31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT, Aroma Prabowo Dicurangi Sangat Kental
RADAR NONSTOP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak transparan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal, daftar pemilih merupakan ruh pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang diselenggarakan secara serentak, dapat berjalan jujur, adil, demokratis, dan tanpa ada kecurangaan.
Potensi kecurangan itu menjadi pembahasan diskusi bertajuk Pemilu Jujur dan Adil Ikustrasi atau Harapan di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
Tampil sebagai pembicara peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, Wakil Direktur Data dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
CEO Seknas Prabowo-Sandi Muhamad Taufik mengaku, heran dengan masih tedapat 31 juta pemilih belum masuk DPT, sehingga ini membuat kecurigaan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi.
’’Ini memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019,’’ kata Taufik. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta itu menjelaskan, 31 juta pemilih tersebut berada di luar Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
Tentu, ini aneh karena sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan di tetapkan sebagai DPT, KPU mesti melakukan pencocokan data pemilih (coklit) DP4 yang diberikan Kemendagri.
’’Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka,” ucapnya.
"2019 nggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Tetapi, ini potensi kecurangan sangat besar,’’ tutur dia.
Mantan Ketua KPU DKI itu juga mempertanyakan, enam angka terkahir Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak boleh dibukan.
Menurut dia, aneh Kemendagri beralasan untuk melindungi warga yang mengisi kartu telepon seluler prabayar. ’’Ini mengada alasannya. Kami, akan tetap minta dibuka angkat itu,’’ kata dia.
Selanjutnya, keanehan KPU memasukan penyandang gangguan jiwa DPT 2019. Sebab, dalam, agama Islam, tuhan Allah SWT tidak memperhitungkan amal perbuatan orang gila.
’’Orang gila itu pahala tidak dikasih dosa tidak dikasih. Ini agak aneh sih buat saya sih,’’ ungkapnya. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena ada kegundahan atas kejadian tertentu dari pemangku kepentingan. ’
’Ada 14 juta orang gila menurut data yang terlansir, makin lama makin banyak orang gila,’’ ucapnya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memastikan 31 juta bukan data baru. Angka itu, muncul berdasar analisis DP4 yang sudah ada. Data 31 juta data lama.
’’Ingin saya tegaskan, tidak ada DPT baru yang kami kirimkan,’’ ucapnya. Zudan menjelaskan, 31 juta data yang disampaikan ke KPU itu merupakan hasil analisis atas 185 juta DPT.
Adapun data yang mereka sampaikan tersebut bisa saja digunakan oleh KPU, bisa juga tidak.
’’Dari hasil analisis kami yang ada dalam DP4 itu, 31 juta kami belum masuk dalam DPT. Ini adalah hasil analisis berdasar DP4. 31 juta ini adalah data yang ada di dalam DP4,’’ dalihnya.
Sedangkan, terkait NIK dan NKK dia menegaskan, enam angka bisa dibuka. Namun, harus memilih salah satu, misalnya kalua NIK yang dibuka maka NKK tidak boileh. Begitu pun sebaliknya.
’’Boleh dibukan NIK dan NKK. Tetapi, salah satu saja,’’ ucapnya menegaskan.
