RN - Orang Indonesia masih gila merk. Padahal, brand terkenal belum tentu produknya bagus.
Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur pemerintah daerah (pemda), BUMN dan kementerian/lembaga, karena realisasi belanja produk dalam negeri masih di bawah 10 persen.
Padahal sudah ada komitmen belanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun dari kementerian/lembaga dan pemda serta Rp 296 triliun komitmen BUMN.
BERITA TERKAIT :Bos Garuda Indonesia Mau Didepak Seperti Pertamina, Irfan Setiaputra Sudah Dapat Bocoran?
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
“Yang kita perlukan adalah realisasi. Bagaimana merealisasikan. Karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp 110,2 triliun. Sekarang kita ikuti bisa, harian bisa. Komitmennya berapa, ada yang sudah realisasi,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Jokowi menekankan agar belanja modal dalam APBD dan APBN yang merupakan uang rakyat, tidak dibelikan produk-produk impor. Menurutnya, salah besar dalam kondisi sulit saat ini, belanja dari APBD, APBN dan BUMN malah diberikan untuk produk impor.
“Sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana enggak salah? Salah besar sekali,” tegas Jokowi.
Realisasi anggaran belanja untuk pembelian produk dalam negeri masih rendah sangat kelihatan. Dari 107 pemda, serapan belanja produk dalam negeri masih 5 persen, bahkan ada 17 pemda yang serapan belanja produk dalam negerinya masih nol.
“Sebetulnya tadi mau saya tayangin, tetapi enggak. Mungkin bulan-bulan September aja biar kelihatan semuanya. Ini pemda mana, ini kementerian mana, ini lembaga mana, biar kapok. Tayangkan. Mana komitmennya? 100 realisasi hanya 5,” tukas Jokowi.
Ia mengingatkan akan membuka semua data serapan belanja produk dalam negeri pada September atau Oktober. Tujuannya agar publik mengetahui, mana pemda, kementerian/lembaga dan BUMN yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk dalam negeri.
“Semuanya nanti dibuka. Kita biar ngerti semuanya, mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk-produk dalam negeri dan mana yang senangnya beli produk asing, akan kelihatan nanti,” ungkap Jokowi.
