RN - Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi terus digoyang. Dari kasus minyak goreng hingga sawit.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) mulai pekan depan. Fadli lantas meminta dicopot usai pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Akhirnya larangan ekspor CPO dicabut. Sudah seharusnya. Menteri Perdagangannya diganti saja, cari yang kompeten," kata Fadli di akun Twitter-nya, Jumat (20/5/2022).
BERITA TERKAIT :Perkebunan Sawit Masalah, Pejabat KLHK Digarap Kejagung
Lahan Sawit Dikuasai Segelintir Orang, Aktivis Teriak Langsung Ditangkap
Fadli diketahui menggaungkan penolakan terhadap kebijakan larangan ekspor CPO. Fadli menilai kebijakan itu malah mengakibatkan kerugian, baik di neraca perdagangan maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO dalam negeri.
Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengkritisi kebijakan tersebut sejak awal. Dia menilai biang kerok permasalahan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan pasokan, melainkan penegakan hukum yang perlu dioptimalkan.
"Sejak bulan lalu HKTI telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligations (DMO). Itu sebabnya, HKTI sejak awal mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut," lanjutnya.
Kasus Migor
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini terkait mafia minyak goreng sudah terbilang berani.
Hanya saja Andre menilai permasalahan mafia minyak goreng sulit diselesaikan sebab menteri-menteri terkait yang tidak cakap dan tidak bernyali.
"Masalahnya bukan di presiden atau pemerintah, permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap dan perlu kita awasi bersama-sama," tutur Andre pada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (20/5)..
Menurut Andre, kebijakan Jokowi saat ini sudah cukup tegas dan memiliki tujuan yang jelas. Seperti diketahui Jokowi sempat melarang ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), namun kembali mencabut kebijakan itu.
"Jadi menurut kami ini bisa kita selesaikan tanpa pansus karena sebenarnya secara policy, kebijakan Pak Jokowi punya ketegasan, punya kebijakan yang jelas tapi masalahnya menteri-menterinya nih belum konkret," imbuh politikus Gerindra tersebut.
Andre juga berpendapat semestinya tidak diperlukan pembentukan panitia khusus (pansus) minyak goreng jika pemerintah berani sejak awal. Sebab, ia menilai, keberadaan pansus justru hanya menimbulkan kegaduhan dan politisasi.
"Menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus kalau pertama-tama pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi, yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan," kata Andre.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mendukung penuh upaya hukum yang saat ini tengah dilakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan hingga harga yang melambung tinggi.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat konferensi pers Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
"Saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, atas kejadian ini telah membuat sebagian besar masyarakat sulit dalam mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
"Tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat merugikan rakyat," ucapnya.
