RN - Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, hari ini berjalan tertib dan kondusif.
Para petani kepala sawit yang datang dari berbagai daerah itu menyuarakan tuntutan menolak kebijakan pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022.
Pantauan di lapangan, saat aksi berlangsung, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) lantas menghampir massa Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Alhasil, sebanyak 30 perwakilan Apkasindo diterima dan dijemput KSP menuju Istana Merdeka.
BERITA TERKAIT :PON XXI Aceh-Sumut 2024 Resmi Dibuka Jokowi
Sebentar Lagi Turun Tahta, Pak Jokowi Harus Netral Tunjuk Pj Kepala Daerah
"Nanti kita lihat (bertemu siapa), beliau (Jokowi) ada, beliau masih di Bogor," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Joanes Joko kepada wartawan di Patung Kuda Monas, Selasa (17/5/2022).
"Kita serap dulu aspirasinya teman-teman (petani) ini, yang penting kita tahu dulu bagaimana situasinya," sambung Joanes.
Ketua DPP Apkasindo, Gulat Manurung menambahkan saat ini kondisi petani sawit sudah cukup banyak dirugikan dari adanya larangan ekspor CPO. Kebijakan tersebut juga sekaligus membuat buah sawit dari petani tidak sedikit yang busuk karena minimnya serapan dari perusahaan.
"Pada jam yang sama saat ini petani sawit juga sedang melakukan demo, 146 kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke secara serentak," tutur Gulat.
Dalam aksinya, Apkasindo menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, perlindungan 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sebesar 70 persen di 22 provinsi.
Kedua, meminta Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung menerjunkan harga TBS.
Ketiga, meminta Jokowi untuk tidak hanya melakukan subsidi MGS murah, tetapi juga MGS sederhana atau gotong royong. Selain itu, dibutuhkan kerja sama TNI-Polri untuk memperkuat distribusi MGS.
Keempat, pemerintah segera membuat regulasi yang mempertegas petani kelapa sawit dan pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik.
“Biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi),” tulis Apkasindo dalam rilis resmi, Senin (16/5/2022).
Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS. Persoalannya, dalam aturan tersebut hanya menguntungkan petani yang bermitra dengan perusahaan. Menurut data Apkasindo, petani yang bermitra hanya sebesar 7 persen.
Para petani sawit sempat berdemonstasi menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor Kementerian Perekonomian sebelum bergeser ke Patung Kuda Monas.
