Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Keluarkan BLT Minyak Goreng, Pemerintah KO Ya Lawan Kartel

BCR | Rabu, 06 April 2022
Keluarkan BLT Minyak Goreng, Pemerintah KO Ya Lawan Kartel
-

RN- Kekalahan pemerintah dalam menghadapi polemik kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri semakin nyata dengan adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp. 300 ribu. Hal ini disampaikan Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan yang mencermati ucapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa ada mafia minyak goreng.

"BLT ini simbol nyata kalahnya pemerintah dari mafia minyak goreng yang disebut Mendag. Ini sekaligus menjadi tanda bagi dunia internasional, bahwa pemerintah gagal menjaga keseimbangan pasar. Jadi wajar kalau banyak investor kabur," ungkap penganat yang akrab disapa Kang Tamil ini, Rabu (6/4).

Kang Tamil mempertanyakan mengapa pemerintah tidak segera melakukan pelarangan ekspor CPO seperti kebijakan larangan ekspot batubara pada Januari yang lalu.

BERITA TERKAIT :
Jurus Buang Badan Mendag Zulhas Saat Ditanya DPR Soal Harga Migor Latah Naik
Emak-emak di Jakut Teriak Beras Mahal, Komunikolog: Pemerintah Harus Cari Solusi

"Yang saya binggung mengapa urusan minyak goreng ini, negara tidak ambil langkah taktis melarang ekspor seperti batubara kemarin. Artinya, patut diduga ada kekuatan besar yang membelenggu oknum pemerintah yang berwenang," jelasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan agar para pembantu Jokowi dapat intropeksi diri terkait maraknya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab menurutnya, pemerintah jelas tidak mampu melawan kartel minyak goreng, lalu apa alasannya pemerintahan ini mau diperpanjang, tanyanya.

"Lawan mafia minyak goreng saja KO, malah mau perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri yang ngomong itu, ngaca dong. Proposal apa yang mau ditawarkan ke rakyat, jika kinerja pemerintah berantakan begini?" tutupnya.

#Minyak   #Pengamat   #Pemerintah   #