M Taufik Ajak Seluruh Anggota Doakan Anies Jadi Presiden RI 2024-2029

RN - Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI JAYA) menyelenggarakan Rapat Pleno ke-1 di Gedung LPPI, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/3).

Rapat Pleno ke-1 KAHMI JAYA yang dihadiri hampir seluruh pengurus MW KAHMI JAYA, berlangsung Sabtu hingga minggu 20 Maret 2022. Selain itu, KAHMI JAYA juga mengeluarkan rekomendasi organisasi. 

Ketua Umum KAHMI JAYA, Mohamad Taufik, mengucapkan, terima kasih kepada semua pengurus KAHMI JAYA yang sudah hadir untuk menyusun program kerja sekaligus mengesahkannya menjadi agenda tahun 2022 KAHMI JAYA. 

BERITA TERKAIT :
Relawan Anies Di Kota Bekasi Siap Gembosi Jago PKS, Di Jakarta Kapan Nih?

---

Pelantikan Prabowo Bakal Dihadiri Ganjar Dan Anies, Tensi Politik Bakal Aman Dan Sejuk

---

“Untuk melaksanakan program kerja harus gotong royong. Jangan terpaku pada bidang organisasi,” kata Taufik dalam sambutannya. 

Dia mengaku, bangga dengan semua pengurus KAHMI karena mengikuti agenda ini hingga selesai. Taufik menilai, ini bertanda baik karena semua pengurus serius membuat program kerja. “KAHMI milik bersama semua yang diputuskan ada energi yang disumbangkan sehingga ada tanggung jawab,” ucap dia. 

Taufik juga berpesan, bahwa 2022 merupakan tahun politik sehingga anggota KAHMI JAYA harus masuk dalam pusaran, sehingga tidak ketinggalan kereta. 

“Apalagi, ada alumni HMI yang juga elektabilitasnya tinggi untuk menjadi calon presiden (Capres) 2024, jadi harus didukung. Sebut saja Anies Baswedan. Mari do’kan agar alumni HMI jadi Presiden RI 2024-2029,” beber dia. 

Menurut dia, semua anggota KAHMI pernah ber-HMI sehingga sangat perlu keterlibatan alumi HMI dalam pusaran politik. “Kegiatan ke depan sederhana saja. Bisa berjalan dan lancar. Karena tahun politik,” jelas dia.

Dia menambahkan, data base seluruh KAHMI dan alumni HMI di Jakarta harus didata dengan baik sehingga bisa menopang mereka yang kekurangan dan bisa membantu adik-adik HMI jika alumni itu berkecukupan. “Saya tak akan bosan menagih data base ini,” ucap dia. 

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pleno I KAHMI JAYA, Rahmatulloh menegaskan, mengeluarkan rekomendasi dalam tahun politik ini. “Salah satunya kami mendukung sepenuhnya soal Munas KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sampai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum KAHMI JAYA, Mohamad Taufik untuk menentukan calon Presidium MN KAHMI pada Munas tahun 2022 ini,” jelas dia. 

Berikut Enam Rekomendasi Eksternal Pleno I MW KAHMI JAYA

1.  Majelis Wilayah KAHMI JAYA mendukung dan turut berperan serta dalam  pelaksanaan Event Formula E di Jakarta secara baik sesuai harapan warga Jakarta;

2. Majelis Wilayah KAHMI JAYA mendorong alumni HMI yang memiliki potensi dan elektabilitas tinggi di masyarakat untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada Pemilihan Presiden tahun 2024.

3. Majelis Wilayah KAHMI JAYA mendukung upaya konstitusional warga Jakarta untuk melakukan judicial review terhadap Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menolak pengangkatan Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota oleh Pemerintah tanpa mekanisme penentuan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dalam rangka terwujudnya Kepala Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kepercayaan serta legitimasi politik dari masyarakat daerah.

4. Majelis Wilayah KAHMI JAYA mendorong terbentuknya kekhususan otonomi Jakarta sebagai pusat kota Perniagaan Internasional untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan kota megapolitan yang terintegrasi dalam satu kawasan, bernama Daerah Khusus Jakarta Raya yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. 

5. Majelis Wilayah KAHMI JAYA periode 2022-2027 segera membentuk Satgas Ketahanan Pangan selama memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas tersebut bertanggungjawab kepada Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI JAYA.

6. Majelis Wilayah KAHMI JAYA melakukan kajian dan simposium dengan tema-tema politik actual secara ilmiah dengan melibatkan pakar, akademisi, praktisi, masyarakat untuk merumuskan kebijakan tentang status diterbitkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nusantara.