SAPU Minta Pembengkakan Anggaran Sirkuit Formula E Ditelusuri

RN - Kelompok massa tergabung dalam Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Formula E kembali berunjuk rasa di dua lokasi yaitu depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kantor BPK Provinsi DKI, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022).

Dalam aksinya, mereka mendesak KPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan kasus dugaan korupsi Formula E secara berkala kepada masyarakat Indonesia.

Dan para pendemo itu juga menyoroti penambahan anggaran pembangunan pembangunan sirkuit yang dinilai menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan anggaran dalam giat ajang balap mobil listrik di Jakarta. 

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor

---

Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

---

"Proyek Formula E ini dari awal sudah banyak masalah, mulai dari mencla mencle komitmen fee, diduga korupsi, pengerjaannya molor dari target awal. Dan sekarang proses pembuatan sirkuit di Ancol jadi membengkak 10 M. Tunggu bom waktu aja nanti," tegas Koordinator aksi Daud.

Lebih lanjut, Daud menyayangkan jika uang rakyat yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta itu tidak digunakan dengan perencanaan yang matang sehingga terjadi pembengkakan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, dia meminta kepada KPK dan BPK DKI agar menelusuri adanya pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E.

"Proyek yang tidak dirancang dengan baik tersebut yang cenderung dipaksakan tersebut bakal jadi masalah besar. Dan kami pastikan berpotensi penyelewengan anggaran," sebut dia lagi.

"KPK jangan main-main, ini persoalan mudah untuk ungkap dugaan korupsi. BPK DKI bantu KPK, jangan takut kalian diancam pecat, selamatkan uang rakyat. Buka datanya secara transparan," jelas dia.

Lebih jauh, Daud berharap penyidik lembaga antirasuah itu tidak lambat dalam menangani dugaan kasus korupsi Formula E. Segera umumkan, karena masyarakat Jakarta sangat menantikan perkembangan pemeriksaan yang sedang digarap KPK.

"Wujudkan Indonesia, khususnya Jakarta bebas dari korupsi. KPK harus dalami potensi unsur melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kesalahan prosedur yang bertentangan dengan mekanisme perencanaan, penggunaan keuangan negara dalam anggaran formula E secara menyeluruh. Pembengkakan anggaran 10 M hanyalah satu indikasi adanya kesalahan prosedur dalam sistem perencanaan anggaran formula E," pungkasnya.