DPRD DKI Desak Pemprov Bebaskan Lahan, Nggak Takut Kayak Munjul?
RN - Sengkarut pembebasan lahan yang telah banyak mengakibatkan eksekutif mencicipi dinginnya jeruji besi, tampaknya tidak membuat jera anggota DPRD DKI Jakarta.
Terlebih, di beberapa kasus lahan, tangan hukum sepertinya hanya sampai kepada eksekutif atau pun bos BUMD. Terbaru, kasus lahan Munjul, hingga saat ini baru mantan Direktur Perumda Sarana Jaya yang sudah di vonis, yakni 6,5 tahun penjara.
Sedangkan beberapa anggota Legislatif/DPRD DKI Jakarta yang disebut-sebut terlibat, hanya dipanggil bolak-balik oleh KPK. Belum ada satu pun yang tersangkut di hotel prodeo karena ‘main-main’ di pembebasan lahan.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Teranyar, bicara soal pembebasan lahan adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah.
Politisi Banteng Gemuk Moncong Putih ini mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI secepatnya menuntaskan program pembebasan lahan sebagai upaya peningkatan kapasitas sejumlah sungai di Ibukota.
Alasannya, karena rendahnya penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hanya mencapai 66,74% atau Rp764,5 miliar dari Rp1,1 triliun untuk program tersebut pada tahun 2021 lalu.
“Terkait dengan penyerapan pembelian lahan Atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” ujar Ida Mahmudah, Ketua Komisi D di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (01/03/2022).
Ia mengatakan percepatan harus dilakukan, sebaba, Pemerintah Pusat telah memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan program tersebut dengan sisa anggaran Rp371 miliar hingga akhir Maret 2022 ini.
“Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran 371 miliar harus secepatnya direalisasikan,” katanya.
Senada dengan Ida, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan meminta agar Dinas SDA menjabarkan secara detail sungai mana saja yang akan dilakukan pembebasan lahan.
“Saya minta ini dijelaskan secara detail untuk jadi pegangan kita melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan anggaran sisa dan di 2022 ini,” tandasnya.
