Calon Kepala Otorita IKN Bukan Putra Kalimantan, Komunikolog: Spirit Nusantara Gagal

RN - Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan menyayangkan, sejumlah nama muncul sebagai calon kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih merupakan sosok berasal dari pulau Jawa. Ia menilai, IKN sebaiknya memunculkan nama tokoh setempat untuk menduduki jabatan tersebut.

Diketahui, nama-nama yang kini mencuat antara lain Basuki Thahaja Purnama (Ahok) yang sekarang menjabat Komisaris Pertamina, lalu Abdullah Azwar Anas sebagai mantan Bupati Banyuwangi, dan mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Kritikus yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai bahwa Presiden Joko Widodo justru sudah mempersiapkan sosok tertentu dengan memberikan kriteria bahwa calon kepala otorita IKN Nusatara yang diinginkan adalah yang pernah menjabat kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek.

"Saya kira ini hanya drama politik ya, kriteria itu jelas sudah merujuk kepada sosok Ahok. Poin saya hanya satu, jika yang terpilih masih tokoh dari pulau Jawa, artinya semangat membangun IKN di luar Jawa itu gagal," ujar Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Senin (31/1/2022).

Kang Tamil, begitu ia disapa, mengatakan bahwa salah satu semangat membangun Ibu Kota di luar pulau Jawa yang juga diilhaminya adalah untuk pemerataan status sosial. Namun menurutnya hal itu tidak akan terwujud jika Kepala IKN bukan dijabat oleh putra kalimantan.

"Saya sangat setuju dengan semangatnya agar Jawasentris tidak lagi menjadi dogma, namun jika di tanah kalimantan bukan dipimpin oleh anak kalimantan, maka semangat fundamental itu akan tercederai. Jangan seolah putra kalimantan tidak ada yang punya kemampuan," katanya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kedekatan khusus antara Jokowi dan Ahok, yang membuat Ahok mendapat jabatan politik walau mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Menurutnya, jika Ahok dipaksakan menjabat sebagai Kepala IKN maka Jokowi akan menuai reaksi politik yang kencang diakhir masa jabatannya.

"Jangan Jabatan Kepala IKN ini menjadi alat barter politik Jokowi kepada Ahok. Maka saya mendorong agar anak Kalimantan lah yang memimpin IKN. Ini untuk meminimalisasi konflik sosial politik, dan jangan justru jadi penonton di rumah sendiri," tutupnya.