Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Beberkan Prestasi WTP, Cara Pemprov DKI Jawab Soal Tunjangan Anies

SN | Senin, 17 Januari 2022
Beberkan Prestasi WTP, Cara Pemprov DKI Jawab Soal Tunjangan Anies
-

RN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memamerkan prestasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah empat kali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hal ini disampaikan Ariza saat disinggung soal permintaan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi perihal besaran tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur agar disampaikan ke masyarakat.

“Kita sudah 4 kali WTP, ini prestasi luar biasa. Ke depan tidak hanya kita pertahankan, tapi tingkatkan terkait pelaporan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, tapi juga kita ingin menjadikan sesuatu yang memang harus mendapatkan WTP sebagai komitmen dan pertanggungjawaban kami Pemprov DKI terhadap keuangan rakyat,” ujar Ariza, dikutip Senin (17/1/2022).

BERITA TERKAIT :
Ariza Jangan Mau Jadi Ban Serep Zaki, PKJ: Manuver Golkar DKI Cuma Bikin Geli Doang 
Caleg DPR, Eks Wagub DKI Bisa Tumbang Dilibas Ponakan Prabowo 

Disinggung soal permintaan Prasetio Edi Marsudi yang disampaikan kepada Sekertaris Daerah DKI Matullah Matali beberapa waktu lalu, ia memastikan pihaknya selalu terbuka mengenai data keuangan, termasuk soal tunjangan kepala daerah. 

Bahkan, kata Ariza, Pemprov DKI masuk dalam jajaran daerah terbaik dalam mempertanggung jawabkan data keuangan. Dia lantas meminta DPRD DKI tak meragukan soal keterbukaan maupun transparansi keuangan.

“Kami tidak ada masalah, sejauh ini seperti yang disampaikan, alhamdulillah kalau kita bicara pertanggungjawaban, pembukuan, transparan, keterbukaan terkait dengan keuangan di DKI Jakarta alhamdulillah kita termasuk provinsi terbaik,” katanya.

Sebelummnya juga diberitakan, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka data uang tunjangan milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Gembong mengatakan transparansi anggaran tersebut perlu dilakukan agar tak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

“Transparansi anggaran, saya kira itu hal yang positif kalau bisa dilakukan oleh Pak Anies. Itu jauh lebih baik, sehingga tidak muncul praduga, tidak muncul kecurigaan dari seluruh elemen warga Ibu Kota,” kata Gembong saat dihubungi, Jumat (14/1) kemarin.