Soal Ketua Komisi B DKI Ngendap di BK, Gerindra: Kita Tunggu Sampai Minggu Depan
RN-Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin menyesalkan bahwa laporan terkait Ketua Komisi B yang disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI menguap begitu saja.
Ia menuturkan, hingga kini masih menunggu tindak lanjut BK atas laporan dugaan pelanggaran etik oleh Abdul Aziz. "Kita masih nunggu ini, akan tetap kita kawal" kata Anul, sapaan akrab Ichwanul Muslimin di Jakarta, Senin (10/1/2022).
Politisi Kebon Sirih ini mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan langkah selanjutnya jika dalam pekan ini BK belum menindak lanjuti laporannya tersebut.
BERITA TERKAIT :Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya
"Kita lihat perkembangannya dalam satu minggu ke depan," katanya.
Diketahui, hingga berganti tahun, BK DPRD DKI belum menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etik tersebut. Hingga berita ini tayang, ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi dihubungi melalui pesan singkat, tidak memberikan keterangan apapun.
Selain Anul, anggota Fraksi PDIP Ong Yenny sempat menyampaikan keluhannya terkait situasi di Komisi B pasca pelaporan yang berawal dari soal Transjakarta itu.
"Kalau sudah banyak yang melaporkan ke BK (Badan Kehormatan) udah engga nyaman lah pastinya suasana kerja Komisi B. Ini aja ada permintaan rapat dari dinas belum dijawab tuh sama ketua," ujar Yenny saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/12/2021) lalu.
Yenny menuturkan, Komisi B sebagaimana tugasnya membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang notabene sumber pendapatan Pemerintah DKI Jakarta akan sangat terganggu jika kondisi internal Komisi tidak segera direspon dengan cepat.
"Apalagi komisi B menyangkut bidang perekonomian, BUMD ada di sini, tentunya akan mengganggu fungsi pengawasan kita terhadap perekonomian daerah. Jadi, tidak ada pilihan lain lagi, ganti Ketuanya," tegasnya.
Lebih lanjut Yenny berharap, posisi ketua Komisi B ke depan diisi oleh sosok yang lebih akomodatif dan tidak otoriter. Ia menyebutkan, Abdul Aziz kerap tidak memberikan banyak kesempatan menyampaikan pendapat anggota saat rapat digelar.
"Ganti dengan yang lebih terbuka, lebih bisa mengakomodir masukan masukan anggota. Kadang ya saat rapat itu, anggota menyampaikan permasalahan langsung main potong aja, padahal banyak masalah harus disampaikan," imbuhnya.
