Kasus Suap Pepen
Ayahanda Terjaring KPK, Ade Puspitasari: Kita Harus Tetap Kuat Atas Badai yang Menerpa Partai Golkar Kota Bekasi
RN - Ada yang berbeda dari acara kegiatan Partai Politik berlambangkan Pohon Beringin di Kota Bekasi kali ini, tak seceria seperti biasanya, pasca ditetapkannya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, Rahmat Effendi yang tak lain adalah ayahanda tercinta dari Ade Puspitasari.
Atmosfir kedukaan tampak jelas menyelemuti seluruh ruangan acara kegiatan Pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se Kota Bekasi yang dilangsungkan di gedung Graha Girsang, Jakasetia, Bekasi Selatan, Sabtu (9/1/2022).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari memberikan pernyataan terkait masalah yang menjerat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga sesepuh Partai Golkar di Bumi Patriot.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Ade menegaskan, menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Rahmat Effendi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejak masalah tersebut muncul, Ade menyatakan, semua kader di Partai Golkar Kota Bekasi mempertanyakan masalah tersebut dan bagaimana harus bersikap.
"Saya hanya bisa menyampaikan, kita harus tetap kuat atas badai yang menerpa Partai Golkar Kota Bekasi," kata Ade Puspitasari di sela-sela pelantikan Pengurus Kecamatan se Kota Bekasi.
Kita ini (Kader Partai Golkar Kota Bekasi), sambung Ade, sedang mendapat ujian dan fitnah sedang ramai sekarang ini.
"Maka perlu saya klarifikasi kepada internal kader Partai Golkar Kota Bekasi. Mohon ditekankan, internal Kader Partai Golkar Kota Bekasi ya," tuturnya.
Kader Partai Golkar harus tetap tenang sambil terus mengupayakan bantuan hukum yang merupakan hak Rahmat Effendi. Kader Partai Golkar Kota Bekasi jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan Rahmat Effendi yang telah membesarkan Partai Golkar di Kota Bekasi.
"Intinya, kita harus tetap solid menyongsong pemilu akan datang. Proses hukum tentu saja harus dijunjung tinggi," tutur Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut mengakhiri.
