Direksi Baru Antam Disorot, KPK dan BPK Diminta Periksa Kekayaan Direksi Antam 10 Tahun Terakhir
RN- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk baru mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 Desember 2021 guna merombak jajaran direksi.
Diketahui ada nama Basar Simanjuntak yang merupakan Caleg gagal dari PDIP dan juga pernah mundur dari jabatan Direktur di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Lalu ada Dolok Robert Silaban yang pernah diberhentikan dari Antam 6 tahun yang lalu, dan kini menjabat Direktur Pengembangan Usaha.
Nama-nama ini pun sontak membuat heboh. Berbagai tudingan muncul di media sosial, mulai dari isu dominasi suku tertentu hingga tidak adanya keterwakilan direksi yang beragama Islam.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Menanggapi hal ini Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa isu-isu tersebut muncul bukan karena masyarakat Indonesia rasis, namun itu sikap antipati yang begitu tinggi terhadap Antam yang dinilai gagal sebagai BUMN yang diunggulkan.
"Itu bukan SARA, namun harus dilihat makna dibalik narasinya. Ada kekecewaan yang mendalam kepada Antam ini. Apalagi direksinya lagi-lagi diisi oleh orang-orang yang sarat dengan kepentingan bukan melalui trackrecord yang jelas, maka ini menambah sakit hati masyarakat," jelas Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Rabu (29/12).
Kang Tamil mengatakan BUMN di Indonesia tidak akan profesional selama jabatan direksi dan komisaris hanya menjadi alat barter politik menteri terkait. Disisi lain para karyawan yang meniti karir secara berjenjang, tidak akan mendapat kesempatan, padahal mereka adalah pihak yang mengetahui dengan benar arah dan tujuan perusahaan.
"Faktanya karyawan berprestasi itu tidak pernah dapat peluang menjadi top manajemen. Saya lihat semakin kemari jabatan direksi dan komisaris di BUMN ini hanya jadi alat barter politik Erick Thohir untuk memuluskan rencana nya nyapres di 2024. Saya kira dia yang pertama perlu di evaluasi, kalau mau BUMN sehat," tegasnya.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa nilai valuasi keuntungan Antam sangat minim, sehingga dirinya mendorong agar BPK dan KPK dapat menerapkan pembuktian terbalik pada kekayaan Direksi dan Mantan Direksi Antam yang menjabat 10 tahun terakhir. Hal ini juga senada dengan kritikan Komisi VI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antam beberapa waktu yang lalu.
"Keuntungan Antam ini ngak masuk akal terlalu minim, namun kekayaan oknum direksinya gila-gilaan, bahkan beberapa terkena kasus korupsi, jadi memang permainan di Antam ini luar biasa. Saya yakin skema pembuktian terbalik adalah solusinya, dan kita akan dikejutkan dengan potensi korupsi yang akan ditemukan," tutupnya.
