Duit APBD Mengendap Di Bank Hingga Triliunan Rupiah, DKI Punya Rp 12 Triliun
RN - Pemerintah daerah tidak bisa menyerap anggaran 100 persen. Hingga kini, ada trilunan rupiah dana yang masih mengendap di bank.
Mendagri Tito Karnavian memanggil sepuluh pemerintah daerah yang mempunyai endapan anggaran. Tito menanyakan kenapa anggaran triliunan rupiah masih disimpan di bank hingga akhir tahun.
Daerah-daerah itu adalah DKI Jakarta (Rp12,953 triliun), Aceh (Rp4,426 triliun), Papua (Rp3,829 triliun), Jawa Timur (Rp2,751 triliun), Jawa Barat (Rp2,566 triliun), Kalimantan Timur (Rp2,070 triliun), Papua Barat (Rp1,947 triliun), Riau (Rp1,426 triliun), Sumatera Utara (Rp1,128 triliun), dan Jawa Tengah (Rp1,028 triliun).
BERITA TERKAIT :Suswono Gagal Nyaleg Diplot Menjadi Cawagub RK Lewat KIM Plus
RK OTW Pilkada Jakarta, Angin Surga Untuk Babah Alun
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi penjelasan soal simpanan anggaran Rp12,9 triliun. Dana mengendap itu menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di akhir tahun 2021.
Riza menyampaikan memang anggaran Pemprov DKI belum terserap seluruhnya. Akan tetapi, ia berjanji pihaknya akan menuntaskan penyerapan anggaran sebaik-baiknya.
"Prinsipnya kita akan berupaya semaksimal mungkin. DKI Jakarta insyaallah kita bisa capai 91 persen lebih penyerapan anggarannya," kata Riza kepada wartawan di Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12).
Riza mengakui DKI tidak akan mencapai 100 persen penyerapan anggaran karena pandemi. Namun, target serapan anggaran 91 persen lebih baik dari serapan tahun lalu di angka 86 persen.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan anggaran mengendap karena sedang proses penyelesaian program. Dia menyebut Pemprov DKI tidak mau gegabah dalam mengelola anggaran.
"Perlu proses panjang yang teliti, kadang lelangnya harus diulang dan sebagainya, kadang sampai batal prosesnya, diulang lagi, dan sebagainya," tutur Riza.
