RADAR NONSTOP - Pemprov DKI Jakarta diramalkan sulit meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018.
Sederet persoalan diduga menjadi kendala mengulang prestasi DKI tahun 2017. Diantara problem tersebut adalah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran (TA) 2018 diperkirakan mencapai lebih dari Rp13 triliun.
Begitu dikatakan pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, Jumat (23/11/2018). Ia menilai, tingginya Silpa akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi BPK RI dalam memberi opini.
BERITA TERKAIT :Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin
BPK Temukan Izin Tambang Masalah, Bahlil Maslah Lagi, Bahlil Oh Bahlil
“Silpa yang tinggi menjadi cermin para pejabat eselon IV dan III dalam menyusun program pembangunan tidak mampu mengimplementasi dengan baik,” ujarnya.
Rendahnya penyerapan anggaran bisa jadi disebabkan belum jelasnya status pejabat pembuat komitmen (PPK). Kepala SKPD berstatus Plt tentu saja memiliki kewenangan terbatas sesuai aturan dalam undang-undang.
Belum lagi sejumlah pengelolaan aset bermasalah, seperti pembelian lahan di RS Sumber Waras, pembelian lahan untuk RSUD di Cengkareng, pengelolaan lahan Taman BMW di Sunter, dan lain-lainnya tak kunjung dibereskan.
Kemudian pengadaan mesin teknologi pengolahan sampah modern ITF Sunter juga tak kunjung rampung. “Komitmen Gubernur Anies membereskan aset Pemprov DKI yang bermasalah masih lemah. Saya kira ini menjadi catatan serius BPK," ucap Amir.
Amir lantas menyarankan agar Anies Baswedan serius dan segera melakukan perombakan pejabat. “Bisa jadi masih banyaknya pejabat ‘Ahoker’ berimbas rendahnya serapan anggaran,” tandasnya.
Diketahui, sampai akhir November ini penyerapan APBD baru 54 persen dari total APBD 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.
