Menteri Lain Sibuk Cari Peluang 2024, Basuki Tetap Fokus Kerja Membangun
RN - Para menteri sibuk mencari peluang untuk 2024. Padahal Pilpres masih jauh dan perkembangan politik juga sangat dinamis.
Diketahui, saat ini banyak menteri kabinet Jokowi yang terkesan melirik peluang di pilpres. Bahkan, ada beberapa pendukung mereka melakukan deklarasi pencalonan.
Tapi berbeda dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia tetap fokus kerja membangun.
BERITA TERKAIT :Seminar Dan FGD Bakal Dipangkas, Prabowo Minta Menteri Kurangi Omon-Omon
Kali Cipinang Tempat Pembuangan Tinja Ilegal, Perumda Paljaya Gimana Nih?
Basuki mengatakan, Indonesia membutuhkan anggaran sebesar US$ 430 miliar atau setara Rp 6.157 triliun (kurs Rp 14.319 per dolar) untuk pembangunan infrastruktur.
Sayangnya, hanya 30% dari angka tersebut yang mampu dibiayai dengan APBN. Untuk itu, pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk menanamkam modal di sektor infrastruktur.
"Untuk menutupi 70% gap keuangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Menteri Basuki dalam keterangan pers, Sabtu (6/11/2021).
Menteri Basuki menambahkan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai US$ 19 miliar (Rp 272 triliun). Terdapat 10 proyek public private partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai US$ 9,2 miliar (Rp 131,7 triliun). Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan - Karang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang - Padalarang sepanjang 28 km.
Selanjutnya, Jalan Tol Malang - Kepanjen 29,7 km, Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor - Serpong 31 km dan Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated 40 km. Sementara, untuk proyek bendungan meliputi pembangkit tenaga listrik tenaga mini hidro di Bendungan Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.
Basuki menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan gap keuangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Kehadiran UU Cipta Kerja, lanjut dia, membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Adapun saat ini nilai investasi antara Indonesia - Turki mencapai US$ 1,5 miliar (Rp 21,4 triliun).
"Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” ujarnya.
Menteri Basuki menambahkan, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama sebagai perseroan terbatas milik asing. Kedua, sebagai badan usaha jasa konstruksi asing.
"Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibu kota baru di Nur Sultan, Kazakstan. Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Menteri Basuki.
