RN - Penyelenggaraan Formula E akan sangat menguntungkan warga Jakarta.
Begitu dikatakan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Taufik Zulkifli dalam diskusi bertajuk INTERPELASI ANIES formula E, Kepentingan Siapa? yang digelar secara virtual, Jumat (3/9/2021) malam.
“Penggunaan hak interpelasi itu wajar dan biasa saja,” ujar Zulkifli menanggapi aksi dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni PDIP dan PSI.
BERITA TERKAIT :Dukung Jakarta Kota Global, JIP Optimalkan SJUT Dari Telekomunikasi Hingga Air
JIP Bakal Bangun 84,5 kilometer SJUT di 20 Ruas Jalan Jaktim dan Jaksel
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, interpelasi Formula E yang digulirkan fraksinya bersama PSI telah di framing oleh kelompok tertentu jauh dari kepentingan rakyat Jakarta.
“Ada kelompok yang memunculkan framing bahwa interpelasi anggota dewan terhadap penyelengaraan Formula E sebagai gerakan kegaduhan politik,” ujarnya.
Yuke berpendapat, kondisi keuangan daerah saat ini masih memprioritaskan pada situasi dan kondisi Pandemi Covid-19.
Apalagi, Pemprov DKI telah mengunakan uang rakyat melalui APBD sebesar Rp. 983,31 miliar.
Dana itu dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada pihak penyelenggara untuk commitmen fee sebesar Rp560 miliar dan pembayaran Bank Garansi senilai Rp423 miliar.
“Kalau dianggap anggaran yang lain sudah terpenuhi, kenapa janji - janji dalam RPJMD yang dikampanyekan Anies dulu tidak berjalan,” tandas dia.
Ia mencontohkan, Program Rumah Dp 0 Persen yang terbilang nihil. “Normalisasi dan naturalisasi gak jelas. Pembiayaan stimulus Jakpreneur jumlahnya gak sampai 10.000 dari target 200.000,” beber Yuke.
Belum lagi, sambung Yuke, Program Langit Biru yang belum berjalan maksimal. “Program Lagit Biru tapi infrastrukturnya belum ada. Bahkan, Pom Kendaraan Listrik belum terpenuhi,” tegas dia.
Yuke juga menyayangkan, penyelenggaraan balapan Formula E sudah mengeluarkan komitmen fee, namun kegiatannya belum berjalan.
“Siapa yang bertanggung jawab,” tandas dia.
Sementara itu, Pemerhati Sosial Aminullah menegaskan, tidak ada keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan Formula E di Jakarta. “Harus ada penyelamatan anggaran. Situasinya tidak pas, sehingga menjadi tidak popular,” tutur dia.
Berbeda halnya dari sudut pandangan kalangan aktivis di ibu kota.
Sanusi selaku aktifis di Jakarta beranggapan bahwa penyelenggaraan balapan Formula E sebagai bentuk pencitraan.
Sedangkan Presidium APJ Amin Malawat berharap, PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku EO Formula E yang ditunjuk resmi oleh Pemprov DKI, harus berlaku transparan.
“Buka secara transparan penerima komitmen fee dan membuka informasi tentang B to B kepada siapa saja dalam rangka menjalankan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas dia.
