Soal Dana Formula E, Wagub Bantah Angka Simulasi PDIP Hingga Rp4,83 Triliun

RN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah nilai anggaran untuk Formula E mencapai Rp4,83 triliun. Hal itu menyusul munculnya angka silmulasi yang dikeluakan anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Maruana Siahaan.

 "Ya, tidak sampai sebesar itu dana Formula E," ujar Ariza di Balai Kota, Selasa (31/8/2021) malam.

Ketua DPD Gerindra DKI itu menghargai nilai simulasi Formula E dari Fraksi PDIP. "Silakan saja bagi teman-teman PDIP, kalau punya datanya silakan disampaikan. Sejauh ini program Formula E besarnya seperti yang disampaikan selama ini," katanya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyebutkan akan ada pemborosan anggaran negara Rp4,48 triliun jika Formula E dipaksakan digelar pada 2022. Nilai ini didapat berdasarkan akumulasi variabel pembiayaan meliputi commitment fee, biaya pelaksanaan, dan bank garansi.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun sebuah jumlah uang yang sangat besar. Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," ucap anggota Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi B DPRD Maruana Siahaan, di gedung DPRD, Selasa (31/8).

Maruana menuturkan, selama ini, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak pernah memasukkan biaya commitment fee sebagai feasibility study dalam penganggaran Formula E. Sehingga, imbuhnya, terkesan ajang mobil balap listrik ini tidak sangat menguras kantong daerah.

Padahal, sebagai anggota Komisi yang bermitra dengan Dispora dan Jakpro, Maruana merinci biaya commitment fee tetap digelontorkan Pemprov DKI sebesar Rp2,3 triliun, kemudian Pemprov juga mengeluarkan biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp90 miliar.

"Meski memang bank garansi ini sudah kembali," ujarnya.

Ia kemudian mengungkapkan, sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menunda perhelatan Formula E pada 2020 akibat pandemi Covid-19, nyatanya di waktu itu pula pembayaran commitment fee tetap berjalan.

Bahkan, Maruana mengkritisi rekomendasi dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditanggapi berbeda yakni dengan menerbitkan Ingub 49 bahwa Formula E menjadi program prioritas. "Pak Gubernur meresponnya malah mengeluarkan Ingub 49," ucapnya.

Kalkulasi pemborosan anggaran tersebut menurut Maruana seharusnya dapat membangun fasilitas-fasilitas publik atau stimulus bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.

Dia menegaskan, konsistensi PDIP dan PSI menggunakan hak interpelasi tentang Formula E bertujuan untuk mengamankan uang rakyat. "Intinya adalah kami mau menyelamatkan uang rakyat dan direlokasikan untuk kepentingan rakyat Jakarta," pungkasnya.