Jika PPKM Diperpanjang, Pengusaha: Pilihannya Bangkrut Atau PHK Dah
RN - Corona memang sudah anjlok. Tapi, anjloknya Corona bukan jaminan kalau virus mematikan itu akan mereda.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak awal Juli 2021 hingga saat ini membuat para pengusaha mulai bingung.
Diketahui, PPKM Level 4 Pulau Jawa dan Bali akan habis pada hari ini (Senin 9 Agustus 2021). "Kalau diperpanjang bisa bangkrut bro," tegas pengusaha kompeksi di kawasan Jakarta Barat, Minggu (8/8).
BERITA TERKAIT :KFC Jebol Rp 557 Miliar Dan PHK Ribuan Karyawan, Apakah Dampak Boikot?
Wamenaker Datangi Pabrik Sritex, Aktivis 98 Kalau Kerja Gercep
Pengusaha yang biasa disapa Fran ini berharap PPKM bisa diperlonggar. "Kita ini sudah mantap (makan tabungan-red). Bisa bangkrut dan pilihan pahitnya ya PHK," tegasnya.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai saat ini para pengusaha merasa harap-harap cemas dengan keputusan pemerintah terkait PPKM yang biasanya baru diputuskan pada hari terakhir pemberlakuan kebijakan.
"Jika PPKM Level 4 masih diperpanjang, ini menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha karena daya tahan mereka sudah di ujung tanduk, sehingga sangat berpotensi melakukan PHK atau pilihan pahit lain menutup usaha secara permanen," ujar Sarman.
Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono menilai, kebijakan mengetatkan PPKM dan perpanjangannya berpengaruh terhadap merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi.
Temuan survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi anjlok dalam tiga bulan terakhir. Jika dalam setahunan terakhir tingkat kepuasan berada di atas 60 persen, bahkan pernah mencapai kisaran 70 persen, kini merosot menjadi 59,7 persen.
Tingkat ketidakpuasan publik melonjak ke titik tertinggi sebesar 33,8 persen, setelah selama setahunan terakhir terus mengalami penurunan. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,5 persen.
“Pemerintahan Jokowi harus memastikan upaya penanganan Covid-19 untuk mengurangi beban rumah sakit, di tengah masih rendahnya cakupan vaksinasi,” tegas Andreas. Keberhasilan penanganan pandemi merupakan kunci untuk pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Andreas, pemerintah jangan berpuas diri dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen pada kuartal II/2021. “Meroketnya pertumbuhan terjadi pada periode sebelum PPKM, dan dibandingkan dengan kuartal II/2020,” lanjut Andreas.
Dengan lonjakan gelombang delta, dikhawatirkan pertumbuhan pada kuartal berikutnya akan tertahan. “Meningkatnya ketidakpuasan publik yang tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat bisa berdampak pada krisis politik seperti terjadi di banyak negara,” pungkasnya.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 21-30 Juli 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
