RN - Presidium Marhaen Indonesia 98, Sahat P Ricky Tambunan yang juga mantan Pengurus sekaligus Kader PDI Perjuangan dari Tahun 1998 sampai dengan 2019 mengatakan bahwa PDI Perjuangan kalau tidak mau ditinggalkan massa, Presiden Joko Widodo harus menjadi Ketua Umum Partai.
"Adanya serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Kader PDI Perjuangan belakangan ini terhadap Pemerintahan Joko Widodo soal penanganan Covid-19 adalah sebuah tindakan bodoh. PDI Perjuangan kalau tidak mau ditinggalkan massa, Presiden Joko Widodo harus menjadi Ketua Umum Partai," tegas Ricky Tambunan kepada radarnonstop.co, Minggu (8/8/2021).
Menurut Ricky Tambunan, PDI Perjuangan itu Partai besar dalam Pemilu Legaslatif 2014 dan 2019 yang tidak lepas dari figur Presiden Jokowi. Bukan karena kepiawaan DPP PDI Perjuangan dalam membangun Organisasi Partai, itu karena andil dan figur presiden Jokowi, tanpa peranan Jokowi itu bullshit.
BERITA TERKAIT :"Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai anak Sang Proklamator dan juga selaku Presiden RI Ke-5 diperkirakan hanya bisa mempertahankan Partai ini diposisi dengan suara 11 persen pada tahun 2024, walaupun dalam beberapa survei disebut Partai ini berada di puncak atas hasil survei! Nama besar Megawati udah selesai pada tahun 2004!," terang Ricky.
Megawati, sambung Ricky Tambunan, pada masa itu sebagai Presiden tidak mampu membantu mempertahankan dan mengangkat suara Partai, itu pada tahun 2004 lalu, malah Partai Demokrat mampu menjadikan SBY sebagai Presiden menggantikannya saat itu, bahkan Partai Demokrat berhasil memenangkan Pilpres dua periode.
"Dan pada Tahun 2009 lalu, Partai besutan SBY ini akhirnya, mampu menjadi Pemenang Pemilu, dimana meninggalkan jauh PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati ini diperkirakan akan ditinggalkan pemilihnya pada Tahun 2024?," ujar Ricky.
Apalagi masyarakat, lanjut Ricky Tambunan, semakin terlihat geram dengan Partai ini akibat kasus-kasus korupsi yang membelitnya, diantaranya Kasus Bansos, yang membelit Menteri Sosial Juliari Batubara selaku Wakil Bendahara DPP PDIP, dan raibnya di KPK berkas dua Anggota DPR dari Fraksi PDIP dalam kasus Bansos, serta hilangnya Harun Masiku, Caleg PDI Perjuangan.
"Partai Pimpinan Megawati saat ini disebut-disebut juga ditenggarai berperan ikut dalam membuat kegaduhan ditengah Negara ini, termasuk membuat KPK gaduh dan melakukan revisi UU KPK beberapa waktu yang lalu? Termasuk konflik internal di Partai PDI Pejuangan yang akan menjadikan Partai ini ditinggal Kader-kader lama? Apalagi banyak Pengurus yang dipecat semena-mena, termasuk pemecatan sejumlah Anggota DPRD?," papar Ricky.
Ricky Tambunan menambahkan, serangan-serangan yang dilakukan Megawati, Masinton Pasaribu dan Effendi Simbolon terhadap Jokowi, memperlihatkan Partai ini haus akan kekuasaan?
"Sebagai Partai yang mengusung Jokowi dari Tahun 2014 dan 2019, seharusnya Partai ini harus setia membantu Presiden, tidak ikut merecoki Jokowi dalam menangani wabah Pandemi Covid-19?," ungkapnya.
Ricky Tambunan membeberkan, tidak diberikan kesempatan kepada Partai ini (PDIP) memimpin pasukan di Jawa dan Bali, dan memberikannya kepada Jenderal Luhut Panjaitan adalah sebuah fakta yang menjadikan Partai besutan Megawati uring-uringan? Apa alasan Jabatan ini jika diberikan ke PDIP akan sukses?
"Sementara, mengemban tanggung jawab ke rakyat untuk membagi-bagi Dana Bansos pun Partai Megawati ini juga kacau balau, sehingga tertangkap KPK, hal itu dampak untuk memperkaya diri sendiri. Kritik-kritiakan ke Presiden di anggap masyarakat bahwa Partai Megawati ini tidak beretika? Sementara Menterinya yang berasal dari PDIP tetap bertahan di Kabinet Mau oposisi karena Pilpres Tahun 2024? gak apa-apa, harusnya Menterinya tarik dari Kabinet dan cabut dukungan ke Jokowi. Itu baru fair. Sehingga, PDI Perjuangan tidak terkesan haus kekuasaan?," cetus Ricky.
Saya berharap dan meminta, kata Ricky Tambunan, agar Kader PDI Perjuangan memberikan tongkat kepemimpinan PDI Perjuangan pada kongres Tahun 2024 ke Joko Widodo.
"Sehingga, estafet kemenangan merah lima tahun kedepan di 2029 akan kembali dimenangi PDI Perjuangan. Kenapa tidak? Sebab, Partai PDI Perjuangan adalah punya Rakyat, Aset Rakyat, bukan milik keluarga atau Dinasti? Eling..... Merdeka!!!," pungkas Ricky Tambunan.