Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya Diperpanjang, Ketua DPRD Bakal Dipanggil
RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yorry Corneles Pinantoan (YRC), yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
"Tersangka YRC dilakukan perpanjangan penahanan oleh tim penyidik berdasarkan penetapan penahanan dari Ketua PN Jakarta Pusat untuk selama 30 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Menurut Ali, penahanan Yorry diperpanjang terhitung mulai 26 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Hal itu dilakukan lantaran penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan lain menyangkut dugaan korupsi tanah di Ibu Kota.
"Pemberkasan perkara tersangka YRC masih terus dilengkapi tim penyidik, di antaranya dengan pemanggilan saksi-saksi," kata Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan akan memeriksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Pemeriksaan untuk mendalami perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi dilakukan lantaran diduga mengetahui proses pengadaan tanah ini.
Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA) dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.
KPK menduga perbuatan yang dilakukan para tersanga disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar.
Kasus ini bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya. Kesepakatan dilakukan oleh Yorry dan Anja Runtunewe pada 8 April 2019.
Pada saat itu juga dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening Bank DKI milik Anja Runtunewe. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sejumlah Rp 43,5 miliar.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.
Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Kemudian, adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.
Teranyar, KPK menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Yakni, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar (RHI).
