Ada Mafia Pajak, Hidup Mewah Pegawai Bapenda DKI Bakal Dibidik
RN - Adanya kongkalikong pajak di Jakarta terbongkar. KPK menyarankan agar ada audit kepegawaian atas sejumlah personel Bapenda DKI.
Kabar beredar banyak pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bergaya hidup mewah. "Coba aja cek rumah dan asetnya, kalau ke kantor belaga miskin bro," tegas sumber di lingkungan Bapenda DKI yang namanya enggan disebutkan, Kamis (24/6).
Dugaan mafia pajak itu sudah terjadi sebelum Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Sudah lama lah," tukasnya.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Sayangnya pihak Bapenda hingga kini belum mau memberikan konfirmasi.
Mafia pajak terungkap saat KPK menggelar rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Anggota TGUPP DKI, Bambang Widjajanto (BW), meminta bantuan KPK untuk mengawasi jika ditemukan aparat yang bermain terkait masalah pajak.
KPK awalnya mendorong Pemprov DKI melakukan pembenahan terkait pengelolaan pajak daerah. Hal itu guna mengoptimalisasi pajak daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui akselerasi alat rekam pajak terhadap wajib pungut (wapu) pajak dan penagihan piutang pajak.
"Harapan kami walaupun di saat pandemi kita juga tetap melakukan upaya-upaya peningkatan pajak, termasuk penagihan tunggakan pajak. Bagi wapu yang belum mampu melunasi kewajibannya kita dapat mendorong mereka untuk mencicil," ujar Ketua Satgas Bidang Pencegahan pada Direktorat Kordinasi Supervisi Wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti, kepada wartawan, Kamis (24/6/2021).
Sebagai informasi, piutang pajak Pemprov DKI tahun 2021 berjumlah Rp 10,8 triliun dengan pencairan piutang sudah sebanyak Rp 370 miliar. Artinya, terdapat sisa piutang sebesar Rp 10,4 triliun. Piutang PBB-P2 merupakan yang terbanyak dari 11 mata piutang pajak lainnya, yaitu sebesar Rp 9,1 triliun.
Dari data yang disajikan Bapenda DKI Jakarta, realisasi pajak daerah pada semester pertama atau sampai 22 Juni 2021 sebesar Rp 11,8 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama, ada peningkatan sebesar Rp 298,3 miliar.
Pada rapat koordinasi yang digelar secara daring itu, Plt Kepala Bapenda Pemprov DKI Lusiana Herawati menjelaskan piutang PBB-P2 yang macet lebih dari 5 tahun sebesar Rp 3,2 triliun. Kendala pencairan piutang itu di antaranya objek sudah tidak ditemukan, ganda, atau sudah menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial.
Menanggapi hal tersebut, KPK mendorong Bapenda segera mengefektifkan pengawasan terhadap implementasi alat rekam pajak untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan wapu. Kemudian, KPK juga meminta informasi terkait daftar penunggak pajak daerah terbesar untuk setiap mata pajak untuk ditelaah sebagai dasar merekomendasikan langkah penagihan selanjutnya.
Sementara itu, BW, yang juga Ketua Komite Pencegahan Korupsi di Jakarta, menyampaikan, dengan saldo piutang pajak PBB-P2 besar, perlu upaya pencegahan. Hal itu ditujukan agar kategori seperti objek ganda atau sudah menjadi fasum-fasos tidak muncul lagi di kemudian hari.
"Selain yang terbesar, kita juga perlu pertimbangkan Political Exposed Person atau PEP pemilik usaha yang menunggak. Misalkan ada oknum aparat bermain, bukan wilayah Bapenda. Mungkin KPK bisa membantu dalam hal ini," ujar BW.
Inspektur Bidang Insvestigasi Nirwan mengatakan Inspektorat telah merekomendasikan pemberian sanksi disiplin terhadap oknum pemeriksa pajak yang bermain. Lalu, Bapenda DKI Jakarta berjanji akan membenahi sistem pemeriksaan di Bapenda dengan memperbaiki SOP Pemeriksaan dan meningkatkan kualitas tim Pemeriksa.
Lebih lanjut, KPK juga mendorong Inspektorat dapat memperluas pemeriksaan terhadap wapu yang pernah menjadi objek pemeriksaan oleh oknum pajak karena terdapat kemungkinan hal serupa terjadi.
KPK juga merekomendasikan penelaahan mekanisme atau SOP pemeriksaan pajak, sehingga betul-betul dilaksanakan dan memberikan input yang maksimal untuk Bapenda serta meminimalkan potensi penyimpangan.
KPK pun meminta Pemprov DKI segera melakukan digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu ditujukan untuk memudahkan pembayaran oleh wajib pajak.
Selanjutnya, KPK juga meminta audit kepegawaian atas sejumlah personel Bapenda DKI yang proses promosinya diduga tidak sesuai ketentuan.
