Jamaah Yang Ingin Mengambil Uang Dana Hajinya, Ini Kata Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi
RN - Paska adanya keputusan Pemerintah Indonesia atas gagalnya memberangkatkan para Jama'ah Haji 1442 H /2021 dibeberapa Daerah berdampak banyak yang ingin menarik kembali dana Hajinya.
Meskipun Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas memastikan jika dana Haji jema'ah masih aman, namun sepertinya jema'ah Haji tetap ada yang menarik dana hajinya.
Menanggapi perihal tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi, H. Sobirin mengatakan pembatalan jema'ah Haji menunaikan Rukun Islam yang ke lima tersebut memang dikarenakan pertimbangan
BERITA TERKAIT :Nasaruddin Umar Diminta DPR Benahi Masalah Haji, Jangan Sampai Ada Jual Beli Kuota
Urusan Haji Dan Umroh Carut Marut, Prabowo Tunjuk Tiga Tokoh Ini Untuk Benahi
Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda Dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jema'ah lebih utama dan harus dikedepankan.
"Seperti pernyataan Pemerintah yang sudah disampaikan Menteri Agama dalam siaran persnya yakni keselamatan jiwa jema'ah lebih utama dan harus dikedepankan,” paparnya kepada wartawan, Jum'at (11/6/2021) kemarin.
H. Sobirin menerangkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota Haji Indonesia maupun kuota Haji lainnya.
Jemaah Haji, reguler dan Haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M akan menjadi jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.
"Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax," ungkapnya.
Namun begitu, kata Sobirin, jika setoran pelunasan Bipih diminta kembali oleh jemaah Haji maka jika tahun depan Indonesia memberangkatkan Haji dan jemaah tersebut ingin berangkat Haji, maka bakal terkena kenaikan pelunasan biaya Hajinya.
"Kursi jama'ah masih dapat tapi bakal ada kenaikan biaya pelunasan Hajinya yang setiap tahun naik,” terang H. Sobirin.
Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M sudah melalui kajian mendalam.
H. Sobirin juga menyebutkan Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jema'ah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.
"Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000," ungkapnya.
Menurutnya, Agama mengajarkan bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.
"Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi.
Di sisi lain Pemerintah Arab Saudi, kata H. Sobirin, saat Kemenag RI menggelar konferensi pers pengumuman pembatalan keberangkatan Haji Indonesia, Pemerintah Arab Saudi juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M.
