RN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebaiknya waspada. Karena, jika pembelian alutsista itu terus gaduh maka pamor Ketua Umum Gerindra bisa anjlok.
Hal ini ditegaskan pengamat politik, Adib Miftahul kepada wartawan. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini menilai, Prabowo harus waspada dengan kinerjanya.
Adib mewanti-wanti Prabowo agar tidak terlalu percaya dengan anak buah. "Dia harus cek dong, jangan sampai namanya remuk," terangna, Senin (7/6).
BERITA TERKAIT :Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
Jika nama Prabowo anjlok maka mimpinya untuk maju lagi di Pilpres 2024 bakal berat. "Bisa menjadi beban Prabowo soal alutsista," tambahnya.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Prabowo transparan terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Dia menegaskan jika rencana tersebut tidak dijelaskan kepada publik malah akan terjadi pertanyaan besar, apalagi pembelian alutsista itu meminjam uang dari luar negeri.
"Menhan bisa jelaskan ke publik juga, karena itu itu menjadi misteri, akhirnya timbul berbagai pertanyaan, saya rasa sah-sah saja kalau publik bertanya-bertanya karena ini pinjaman luar negeri," katanya dalam diskusi virtual 'Polemik Anggaran Alutsista', Sabtu (5/6).
Dia mengatakan rakyat akan terbebani dari pinjaman hutang luar negeri tersebut. Effendi juga menilai seharusnya Prabowo bisa melihat apakah Perpres tersebut kuat dalam rencana strategi tersebut.
Dalam rancangan perpres dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.
Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan rahasia negara. Namun dia membantah nominal Rp 1,7 triliun yang sempat muncul ke publik.
"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon saat dikonfirmasi.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan hasil Rapat kerja bersama Komisi I DPR yang berlangsung hampir tujuh jam. Rapat digelar tertutup karena menyangkut keamanan dan pertahanan negara.
Prabowo mengaku dalam rapat itu diminta menjelaskan rencana induk pertahanan Indonesia. Termasuk anggaran ribuan triliun pengadaan Alutsista.
“Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas, banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelasnya satu persatu,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/6).
Prabowo menyatakan, kondisi alutsista Indonesia sangat tua dan mendesak untuk segera diperbaharui.
“Alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan startegis yang berkembang dengan sangat pesat,” tegasnya.
Meski demikian, pengadaan dan rencana pembiayaan lewat pinjaman luar negeri menurutnya masih dibahas dan belum final.
