RN - Bocornya data WNI di BPJS Kesehatan membuat miris semua pihak. Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Achmad Yurianto meminta direksi melakukan penelusuran mendalam terkait kasus dugaan kebocoran data WNI.
Direksi diminta untuk melakukan klarifikasi secara transparan kepada publik.
"Dewan pengawas telah meminta direksi untuk melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran berita yang dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum apabila terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta," ujar Yuri dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).
BERITA TERKAIT :Bangun Koalisi Besar Bersama PDIP, Wali Kota Tangsel Siap Nyeruduk
Mau Sukses Merantau Ke Jakarta, Ini Pesan Pj Gubernur HBH Untuk Pendatang
Yuri juga meminta direksi untuk memperbaiki dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas.
"Dewan pengawas juga meminta direksi segera menyiapkan rencana kontigensi dengan pendekatan business continuity management guna meminimalisir dampak yang terjadi dan memulihkan keamanan data peserta serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul," tuturnya.
Yuri mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pengawasan dalam menangani persoalan dugaan kebocoran data ini. Pengawasan akan dilakukan secara berkala.
Dia menilai gangguan yang terjadi pada pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Yuri menyebut hal ini perlu ditangani dan menjadi perhatian utama seluruh pihak.
"Dewan pengawas BPJS Kesehatan memandang gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional yang harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani. Tidak hanya oleh BPJS Kesehatan tapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yuri.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan penjelasan terkait kasus dugaan kebocoran data WNI yang identik dengan data BPSJ Kesehatan. Dia menyebut, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengusut tuntas kasus ini.
"BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Kemenkominfo, BSSN, Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kemenhan, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, serta pihak lain dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Ali Ghufron.
Dia mengatakan, BPJS selama ini telah melakukan berbagai upaya melalui penerapan-penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan sesuai standar serta peraturan perundangan yang berlaku.
"BPSJ Kesehatan juga telah bekerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga maupun para pihak profesional dan juga tentu Kemenhan dalam mengembangkan dan mengimplemntasikan sistem kemanan data yang telah sesuai standar ISO 27001 yang tersertifikasi dan mengimplementasikan control objective for information tecnology serta menjalankan security operation center yang bekerja 24 jam dalam 7 hari untuk melakukan pengamanan jika ada hal-hal yang mencurigakan," ucapnya.
Ali Ghufron menyebut sistem keamanan di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Menurutnya, walaupun sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun peretasan data masih sangat dimungkinkan.
