Gak Sembarang Lelang Jabatan, Gerindra Minta Pemprov DKI Ada Syarat Khusus Jabatan Eselon II
RN - Kekosongan ratusan jabatan yang terjadi pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dikhawatirkan akan mengganggu layanan masyarakat. Bahkan, kekosongan jabatan tersebut juga akan berdampak pada kualitas kerja Pemprov DKI.
Atas kondisi demikian, Birokrasi yang dikomandoi Anies Baswedan ini pun kembali membuka lelang jabatan terbuka guna mengisi kekosongan tersebut. Salah satunya lelang jabatan untuk eselon II.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyambut baik lelang jabatan terbuka itu. Namun, ia menyarankan ada syarat khusus untuk lelang jabatan aparatur sipil negara (ASN) eselon II di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
"Kalau saya, lelang jabatan jangan terlalu umum, ada syarat khusus. Misalnya begini, ini untuk jabatan yang berhubungan dengan keuangan, buka, tetapi syaratnya adalah orang yang mempunyai kemampuan keuangan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).
Menurut Taufik, pejabat eselon II akan menemui kesulitan jika tidak memiliki kemampuan sesuai bidang yang dipimpinnya. Termasuk, ada potensi merasa keberatan dan mengundurkan diri.
"Jadi kan begitu dia masuk, tetapi karena enggak ada dasarnya, waduh berat juga nih. Bahwa jabatan itu dilelang secara umum, saya setuju, terbuka untuk umum. Tetapi kasih syarat dong. Misalnya, untuk bidang keuangan, syaratnya akuntan. Jangan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) masuk bagian keuangan, kan dasarnya kurang," katanya.
Taufik menyebut hal ini merupakan tugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Dalam rangka menyusun indikator atau syarat calon dari lelang jabatan ASN di Balai Kota DKI Jakarta.
Sebelumnya, ada sejumlah pejabat yang mundur di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Antara lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra; dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta, Kelik Indriyanto.
Kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Mohammad Tsani; Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Pujiono; dan Direktur TransJakarta, Agung Wicaksono.
