RADAR NONSTOP - Partai Nasdem, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai tingkat provinsi (DPW) dan kabupaten/kota (DPD) tidak pernah melakukan Kongres dan musyawarah daerah (Musda).
Padahal pasal 46, 50, 54 dan 58 Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem memerintahkan kongres dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Sayangnya, sampai sekarang belom pernah ada Kongres maupun Musda untuk provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan.
“Prinsip-prinsip dan mekanisme demokrasi seperti barang terlarang di Partai Nasdem. Kongres dan Musda dari pusat sampai kecamatan seperti barang haram. Akibatnya, sirkulasi dan pergantian kepemimpinan di daerah tidak berlangsung secara normal dan demokratis, tetapi apa kata pimpinan dan boss,” ujar kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta Senin (12/11)
BERITA TERKAIT :Minta Jatah Kursi Menteri, Cak Imin & Surya Paloh Gak Ada Matinye...
Enam Sinyal Anies Bakal Maju Di Pilkada Jakarta
Ditambahkan Kisman, secara kelembagaan politik dan demokrasi, Partai Nasdem sudah ada sejak awal tahun 2012. Ketika itu Patrice Rio Capella untuk pertama kali ditunjuki sebagai Ketua Umum dan Ahmad Rofik menjadi Sekretaris Jendral. Tagline yang diusung Partai Nasdem juga tidak tanggung-tanggung, yaitu “Gerakan Restorasi atau Gerakan Perubahan”
“Sayangnya dalam perjalanan kekinian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang saya dan teman-teman menyebutnya “Panglima Besar Restorasi atau Pemimpin Besar Restorasi” tersebut seperti melupakan atau pura-pura lupa dengan gagasan besarnya sendiri restorasi. Tagline restrorasi seperti dipinggirkan ke lorong-lorong sempit dalam tatakelola oraganisasi Partai Nasdem,” kata Kisman
Akibatnya, kepemimpinsn Surya Paloh sebagai Ketua Umum menjadi tidak sah, bahkan ilegal setelah tanggal 6 Meret 2018. Masa jabatan Surya Paloh sebagai Ketua Umum dimulai pada 6 Maret 2013, sehingga dengan sendirinya berakhir 6 Maret 2018. Sayangnya, dia lupa melaksanakan kongres sebelum Maret 2018 untuk memilihnya kembali, agar semua tandatangan Surya Paloh sebagai Ketua Umum menjadi sah dan legal
Surya Paloh yang wartawan senior dan tokoh pers itu juga menjadi kehilangan legitimasi sebagai tokoh politik dan demokrasi. Padahal kerja wartawan dan lembaga pers adalah memperjuangkan tegaknya kebebasan berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Surya Paloh seperti menjiwai dan terlena dengan kebesaran sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Serlain itu Surya juga menikmati posisi sebagai partai pendukung kekuasaan, sehingga lupa dengan kongres partai. Kenyataan ini membuat Surya Paloh mendegradasi dirinya sendiri sebagai tokoh pejuang demokrasi serta kebebasan pers. Jiwa dan ruhnya pers itu adalah kebebasan dan demokrasi, bukan sebaliknya,” ujar Kisman yang juga wartawan senior tersebut.
“Kongres partai adalah anak kandung utama dan terutama dari restorasi. Kongres juga merupakan aplikasi mekanisme demokrasi dari gagasan besar restorasi. Jika kongres dan musda partai pada semua tingkatan, dari pusat sampai kecamatan seperti dilupakanm atau dipinggirkan, bagaimana nasib dari retstorasi-restorasi yang lain?” tanya Kisman
Kisman mengingatkan Surya Paloh agar tidak mengesampikan mekanisme demokrasi dalam membuat keputusan penting, termasuk tatakelola organisasi dan sirkulasi kepemimpinan. Sebab bisa berakibat Partai Nasdem kehilangan momentum penting dan strategis untuk ikut mamajukan bangsa nantinya. Sebab dipastikan ke depan, bangsa Indonesia tidak mungkin dikelola atau dimajukan dengan cara-cara yang tidak demokratis
Mekanisme demokrasi telah menjadi pilihan pilar, bahkan pondasi utama dan terutama dari semua anak bangsa dalam memajukan Indonesia. Sistem yang demokratis bukan hanya kebutuhan Partai Nasdem, tetapi menjadi kebutuhan semua komponen bangsa. Sangat disayangkan bila Surya Paloh dan partai politik dengan dengan tagline restorasi tersebut mengabaikan mekanisme demokrasi
Kini semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan telah sepakat memilih dan menerapkan sirkulasi kepemimpinan dengan cara dan mekanisme yang sangat demokratis. Hanya partai politik dengan tagline restorasi saja yang sepertinya lupa atau melupakan mekanisme demokrasi.
Kisman juga mengingatkan Surya Paloh dan para elit Partai Nasdem agar tidak merekayasa keputusan partai seolah-olah ada usulan dari daerah-daerah untuk menunda palaksanaan Kongres Partai Nasdem. Caranya dengan membuat tanggal mundur atau back date di atas keputusan yang dibuat sebelum Maret 2018. Sebab cara itu, selain tidak bermoral dan merobohkan panji-panji besar restorasi, juga bisa berakibat pada pelanggaran pidana
Restorasi itu maknanya kita jangan memperbaiki kesalahan yang lalu dengan cara memproduksi kesalahan baru. Restorasi juga berarti kita jangan berbohong atau membohongi publik. Restorasi juga artinya kita jangan merugikan kepentingan publik seperti mengabaikan prinsip dan mekanisme demokrasi.
“Restorasi juga bermakna kita berkorban untuk kepentingan rakyat dan orang di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Memperbaiki kesalahan yang lalu dengan cara memproduksi kesalahan baru sangat bertentangan tujuan dari partai yang dibangun dengan tagline restorasi atau gerakan perubahan. Mudah-mudahan saja perkiraan atau dugaan saya tentang rencana membuat keputusan menunda kongres dengan tanggal yang dimundurkan atau back date ini tidak benar,” pungkas Kisman.
