Yang Bisa Redam Gaduh TKW Penyidik KPK Hanya Jokowi Atau Mahfud MD
RN - Pemerintah diminta turun tangan. Sebab, gaduh tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai mekanisme alih status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara atau ASN bisa menjadi bola liar.
Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif berharap ada campur tangan pemerintah. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud MD atau Presiden Jokowi harus segera menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa 75 orang pegawai KPK.
Diketyahui, 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengajukan surat keberatan kepada pimpinan KPK. Surat keberatan itu terkait penerbitan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Syarif yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode sebelumnya mengawali pendapatnya mengenai dasar hukum dari TWK.
"TWK kelihatan seperti menarget pegawai-pegawai KPK yang berintegritas untuk digagalkan karena banyak sekali menggagalkan para penyelidik dan penyidik senior independen KPK yang telah teruji reputasi dan independensinya serta menyasar beberapa pejabat struktural dan pegawai baru yang bagus-bagus," imbuhnya.
Hasil dari TWK itu terdapat 75 orang pegawai KPK termasuk Novel Baswedan yang disebut tidak memenuhi syarat. Terbaru, 75 pegawai KPK itu dinonaktifkan dengan keputusan Pimpinan KPK agar mereka mengembalikan tugasnya masing-masing pada atasannya.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan salinan SK tentang hasil asesmen TWK sudah diserahkan kepada atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Novel dkk pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.
