Ancol Lalai Prokes, Pengamat: Saatnya Direksi Dan Komisaris Harus 'Didepak'

RN - Kerumunan pengunjung di Ancol harus diberi sanksi. Para bos di tempat wisata pantai ibu kota itu harus dicopot. 

Hal ini dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul dalam siaran pers kepada wartawan, Sabtu (15/5) malam. "Dicopot atau didepak jangan juga Ancol jadi biang kerok sebaran Corona," tegasnya.

Para direksi dan komisaris terang Adib seperti tidak lagi patuh dengan Gubernur Anies Baswedan. "Anies sudah capai tekan sebaran Corona, ini kok Ancol seenaknya lalai protokol kesehatan (prokes)," bebernya.

Langkah tegas ini menurut Adib sudah semestinya dilakukan oleh Anies.

"Ya dong sudah jelas, harusnya manajemen Ancol sudah mendeteksi akan terjadi kerumunan. Tapi ini tidak dilakukan, sudah selayaknya Anies mengambil tindakan tegas manajemen Ancol," tegas Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

Adib berharap para bos Ancol tidak semeta-meta mengeruk keuntungan tapi abai pada keselamatan nyawa manusia. 

Sementara pihak manajemen menjawab keresahan calon pengunjung yang menuntut pengembalian uang lantaran Ancol hari ini ditutup. Manajemen Ancol meminta tidak usah khawatir karena pengunjung bisa reschedule atau refund tiket via online.

"Tidak akan hangus. Artinya, masih bisa reschedule atau di-refund. Itu cukup akses ancol.com, itu ada pilihannya reschedule atau refund," ujar Manajer Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari, Sabtu (15/5/2021).

Rika menjelaskan, untuk sementara waktu, Ancol tidak melakukan penjualan tiket sampai Minggu (16/5) besok. Dengan demikian, kuota batas pengunjung yang diatur maksimal 30 persen dapat terpenuhi.

"Karena kita tidak lagi melakukan penjualan tiket tanggal 15 dan 16 ini. Jadi kuota masih aman," tuturnya.

Kemarin, per pukul 16.00 WIB, Ancol didatangi 43 ribu pengunjung, yang artinya sudah melewati batas kuota 30 persen. Hanya, 13 ribu pengunjung juga keluar dari Ancol sehingga Rika mengklaim pihaknya tidak melanggar jumlah kuota.

"Kemarin nggak melebihi kuota. Kita aman kuotanya, karena ada yang keluar. Pada hari pertama dan kedua Lebaran, secara kuota itu kita masih aman. Kami dari sisi kuota tidak ada pelanggaran. Tapi kami lakukan evaluasi untuk penerapan prokes makanya kita kuatkan prokesnya," papar Rika.