RN - Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto untuk segera mencopot Azis Syamsuddin dari wakil ketua DPR supaya tidak menjadi beban pemerintahan Jokowi dan beban partai.
Hal tersebut dikatakan Sekjen PKR Yosef Sampurna menyikapi berbagai dugaan kasus hukum yang menjerat politisi partai berlambang pohon beringin itu.
“Partai Golkar jangan mendudukan kader yang bermasalah untuk sebuah posisi penting di Lembaga DPR. Partai perlu mendorong agar Azis fokus menjalani semua proses rangkaian hukum di KPK ke depan,” kata Yos dalam keterangannya, Minggu (25/4/2021).
BERITA TERKAIT :Prabowo-Airlangga Diskusi Serius, Utak-Atik Soal Calon Menteri?
Demokrat Dan PAN Jangan Cemburu, Prabowo Sebut Golkar Kerja Keras Di Pilpres
“Mencopot Azis adalah sebuah keharusan dan menguji komitmen Partai Golkar untuk menjaga marwah Lembaga DPR dan menjaga daulat hukum serta mendukung upaya Pemberantasan Korupsi oleh pemerintahan Jokowi,” imbuh dia.
Selain itu, Yosef juga meminta KPK agar segera memproses Azis Syamsuddin, karena nama politisi Golkar Dapil Lampung ini sering disebut terlibat dalam beberapa kasus besar.
Di antaranya kasus Red Notice buronan Djoko Djandra, DAK Lampung Tengah terkait dugaan suap DAK tahun 2017 Bupati Mustafa.
Azis pun disebut dalam proyek Simulator SIM saat menjadi wakil ketua komisi III. Kasus tersebut menyeret eks Kakorlantas Polri Djoko Soesilo menjadi tersangka.
“Namanya juga muncul di dokumen pengeluaran Grup Permai dalam kasus Muhamad Nazzarudin, mantan Bendahara Partai Demokrat,” sambung Yos.
Namun, walaupun nama Azis sering disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus besar, dia selalu selamat dari jeratan hukum. Karena itu institusi Hukum KPK yang sekarang dibawah pimpinan Firli diminta bergerak cepat untuk segera proses kasus dugaan suap ini.
“Diharapkan KPK tidak pandang bulu mengingat posisi Azis sebagai wakil ketua DPR dari Partai Golkar yang adalah salah satu partai pendukung pemerintah,” Yos melanjutkan.
Disebutnya nama Azis dibeberapa kasus mencoreng nama baik lembaga terhormat DPR dan tentunya akan membuat publik semakin tidak percaya terhadap lembaga ini.
“Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan publik jika anggota atau pimpinan DPR berkutat dengan persoalan-persoalan hukum yang merugikan publik?,” kata dia bertanya.
