RN – Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta akan terus meminta Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi untuk menyetujui pelepasan saham bir milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz mengatakan, penjualan saham bir tersebut bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Seperti membngun sekolah dan rumah sakit.
"Apabila ini di jual kalau berasumsi dengan nilai jual Rp1 triliun kita mampu membangun 20 RS di DKI Jakarta. Kita bisa bangun 40 sekolah di DKI Jakarta," kata Aziz dalam diskusi virtual, Kamis (1/4/2021).
BERITA TERKAIT :Lanjut dia, bila sekolah dan RS tidak produktif akibatnya berdampak sosial yang tinggi. Tak hanya itu, penjualan saham bir bisa juga berdampak pada ekonomi yakni dengan melakukan konversi energi berupa kendaraan listrik ramah lingkungan.
"DKI ini ada 8,5 juta kendaraan roda dua yang menggunakan BBM berbasis fosil sehingga mengeluarkan polusi tidak ramah lingkungan. Apabila saham Delta Djakarta dijual kemudian berinvestasi di pembangunan transportasi berbasis listrik, saya kira banyak hal positif yang bisa dilakukan Pemprov DKI ini," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2018 Tito Sulistio menyatakan saham sebesar 26,25 persen milik Pemprov DKI bila dijual dapat memberikan untung yang lumayan besar.
"Ini kalau dijual premium pun pasti sangat menarik minat. Apalagi oleh pemilik saham lainnya yang berasal dari Malaysia itu," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku percaya bila rencana penjualan saham di PT Delta Djakarta akan dibahas bersama dengan anggota DPRD DKI.
Politikus Gerinda ini meyakini para anggota dewan mengerti dan bijaksana dalam mencari solusi terkait saham PT Delta Djakarta. Saat ini lanjut dia, rencana penjualan sudah disampaikan kepada DPRD dan menunggu balasan.
Seperti diketahui, penjualan saham perusahaan minum beralkohol tersebut merupakan salah satu visi dan misi pasangan Anies Baswedandan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017.
"Banyak sebetulnya yang mengantre ingin beli (saham). Jadi kami serahkan kebijaksanaan pada pimpinan, anggota DPRD," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021) lalu.