RADAR NONSTOP - Polemik GoJek yang terkesan mendukung praktek LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)terus berlanjut.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, pernyataan menghargai keragaman dan bagian dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dijadikan dalih.
Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS ini mengatakan, Kebhinekaan itu adalah sesuatu yang memang benar secara hukum, benar secara konstitusi. “Tentang LGBT itu pembenaran secara hukum dan konstitusinya apa?”, ujar Hidayat saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/11).
BERITA TERKAIT :Gak Punya Jago Beken, Koalisi PKS Dan PKB Di Pilkada Jakarta Jangan Cuma Koar-Koar?
Didorong PKS Jadi Gubernur Jakarta, Mardani & Sohibul Serta Khoirudin Kurang Dikenal?
Anggota Komisi I itu juga menyebutkan, jika Indonesia adalah negara hukum, seharusnya ada produk hukum yang menyelesaikan masalah ini.
"MK (Mahkamah Konstitusi) lempar badan ke DPR. DPR sampai hari ini belum selesai membuat aturan hukumnya itu. Namun, dalam tanda kutip, belum adanya aturan hukum, secara definitif, bukan berarti Indonesia ada kekosongan hukum”, tegas Hidayat.
“Kalau kita merujuk kepada Pancasila, kan sudah amat sangat jelas, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa ada Tuhan yang kemudian, dalam tanda kutip, melegitimasi adanya penyimpangan LGBT? Kan tidak”, tambahnya.
Dengan adanya kasus LGBT yang terjadi di tubuh GoJek, Nurhidayat menegaskan bahwa negara perlu segera menyusun regulasi yang mengatur tentang praktek LGBT.
“Seperti yang saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi sebelumnya, seharusnya negara segera membuat regulasi, atau segera mendukung DPR agar segera membuat regulasi tentang masalah ini. Sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan”, papar Hidayat.
Dalam kasus GoJek yang membiarkan bahan terkesan mendukung praktek LGBT di tubuh perusahaan, Hidayat berpendapat sebaiknya Komisi III DPR memanggil pihak kementerian hukum dan HAM, serta pihak kepolisian, untuk membahas masalah ini sehingga ada solusinya.
Sementara di pihak lain, ia ingin agar masyarakat mengetahui tentang permasalahan ini. Sehingga mereka pun menjadi bagian yang mengawasi dan mengkoreksi.
“Jangan sampai hal ini menjadi tren, seolah-olah ini diperbolehkan, tidak ada masalah, kemudian yang lain juga melakukan hal yang sama”, tegas anggota DPR dari dari Fraksi PKS ini.
Kalau itu yang terjadi kan, berkali-kali menteri pertahanan mengatakan, bahwa LGBT ini adalah proxy war terhadap Indonesia. Sehingga mengancam keamanan nasional.
"Jadi, seharusnya negara ini hadir, menyelamatkan warga bangsanya dan negaranya dari proxy war yang bernama LGBT," tandas Hidayat.
Sebelumnya, dalam pernyataan resmi, GoJek mengatakan bahwa postingan di sebuah media sosial, merupakan pendapat dan intepretasi pribadi dari salah satu karyawan Gojek, terhadap salah satu event internal dengan tema keberagaman. Gojek selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Indonesia, negeri tempat kita lahir, tumbuh dan berkembang. Pada intinya, Gojek adalah bagian dari Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
