Kasus Lahan DP 0 Persen, FPPJ: Ada Yang Mau Kaburkan Isu Lantai 10 DPRD DKI

RN - Kaum nyinyir atau buzzer memang selalu mencari celah. Seperti pada kasus penyedian lahan untuk rumah DP 0 Persen oleh Perumda Sarana Jaya.

Kamis (11/3/2021), kaum nyinyir membully Anies di Twitter dengan tagar "Anies Hoax Korupsi Jalan". Padahal dalam kasus penyedian lahan tersebut tidak ada keterlibatan Anies. 

Bahkan, KPK sudah menetapkan Dirut Sarana Jaya nonaktif Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka. Ada juga dua pihak swasta Anja Runtuwene, dan Tommy Ardian serta koorporasi, yakni PT Adonara Propertindo.

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah menyatakan, kalau kasus sengketa lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur tidak kaitannya dengan Anies Baswedan. "Kan sudah jelas kalau Sarana Jaya bermasalah beli lahan. Itu yang bully akunnya gak jelas alias buzzer," tegasnya kepada wartawan, Kamis (11/3). 

Pemerhati Jakarta yang biasa disapa Rian ini menilai, kaum bully diduga bergerak membully Anies karena ada yang melakukan komando. "Ini buat mengaburkan isu kalau DPRD DKI yang atur penganggarannya," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, isu yang beredar kalau lantai 10 DPRD DKI disebut-sebut keseret kasus pengadaan lahan Perumda Sarana Jaya. Diduga ada mafia tanah yang ikut bermain di Gedung Kebon Sirih. 

Rian melanjutkan, pertama kali kaum nyinyir membuat isu kalau program DP 0 Persen Anies jangan dilanjutkan. Dan saat ini beda lagi mereka buat isu. 

"Kan sudah jelas yang bermasalah itu pembelian lahannya dan saat ini sudah ditangani KPK. Kalau program rumah DP 0 Persen kan tidak ada masalah dan harus dilanjutkan, karena warga DKI membutuhkan rumah," beber Rian. 

Rian menduga ada upaya untuk menjegal progam unggulan Anies. "Penjualan saham bir oleh Anies saja ditahan DPRD. Kini program DP 0 Persen yang juga dicampuri DPRD. Memang ada apa sih di lantai 10 itu," ungkapnya.  

FPPJ berharap kepada kaum nyinyir tidak asal menerima order. "Karena oknum DPRD yang bermain dengan mafia tanah pasti akan terkuak. Kan jelas itu para tersanka adalah pemain tanah di Cengkareng saat era Ahok dan pemprov salah beli," terangnya.

Kasus Perumda Sarana Jaya menurut Rian bisa menjadi momen besar agar Anies bisa cuci gudang atau bersih-bersih para elit BUMD dari orang-orang Ahok. "Saya rasa orang pintar banyak di Jakarta tapi kalau orang setiakan susah. Nah, Anies harus mampu mencari orang setia ketimbang penghianat," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD DKI Jakarta maupun Lantai 10 belum memberikan klarifikasi.