RN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesr Rp 851 miliar untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Dana tersebut digunakan untuk normalisasi, naturalisasi, sumur resapan peningkatan pompa stasiun dan pompa mobile.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, anggaran Rp 852 miliar digelontorkan Pemprov DKI setiap tahun. “Iya, setiap tahun program berjalan. Normalisasi jalan, bahkan kami menganggarkan tak kurang dari Rp 851 miliar setiap tahunnya,” kata pria yang biasa disapa Ariza ini di Balaikota, Rabu (24/2) malam.
Riza menjelaskan program pengendalian banjir Jakarta yang berjalan tidak hanya normalisasi, tetapi juga ada program naturalisasi, sumur resapan dan peningkatan jumlah pompa air.
BERITA TERKAIT :“Bahkan juga program-program lain, di antaranya pengerukan sungai, kali, membuat waduk, situ, embung, melakukan pembuatan sodetan, termasuk membuat olakan-olakan,” kata Riza.
Ariza mengklaim, program yang dijalankan Pemprov DKI terbukti menurunkan jumlah pengungsi dan titik banjir pada banjir Sabtu (20/2) lalu.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menjelaskan, khusus program normalisasi dan naturalisasi, Pemprov DKI tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaannya dan juga meyakini program pengendalian banjir tidak bisa dilakukan Pemprov DKI saja, melainkan butuh pelibatan semua pihak, termasuk wilayah sekitar Jakarta, seperti Depok dan Bogor.
“Selalu rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan daerah sekitar, tak pernah kami bekerja sendiri,” kata Ariza.