Di Hadapan Bupati Dan Wali Kota, Gubernur Sumut Bicara Pembubaran KPK 

RN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tanpa ragu bicara soal pembubaran KPK. Saat ini kata dia, ada polisi dan kejaksaan. 

Tapi, pembubaran KPK kata Edy jika kasus korupsi di Indonesia selesai. Ucapan Edy ini saat rapat bersama KPK dan kepala daerah, bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

"Saudara-saudara saya, kita mau ngomong apa lagi ini? Saya ingin (kasus korupsi) selesai, sehingga KPK ini bisa kita bubarkan dari bumi Indonesia ini," kata Edy Rahmayadi di rumah dinasnya di Medan, Sumut, Jumat (19/2/2021).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Korsup Wilayah I KPK, Didik Agung Widjanarko. Sejumlah bupati dan wali kota di Sumut juga ikut hadir.

Edy juga mengatakan seharusnya KPK ini tidak ada. Sebab, tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh lembaga negara lainnya.

"Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada pengadilan. Tapi tak selesai, makanya didirikan KPK," ucapnya.

Menurut Edy, adanya KPK membuat kepala daerah menjadi takut. Dia mengatakan kepala daerah di Sumut diundang KPK langsung hadir, padahal jika gubernur yang mengundang belum tentu hadir.

"Bupati ini kalau diundang gubernur tak datang, tapi kalau Pak Didik ini yang ngundang, lima diundang, lima datang," tuturnya.

Edy kemudian bercerita soal Sumut yang berada di posisi ketiga provinsi dengan kasus korupsi paling banyak di Indonesia. Dia berharap kepala daerah se-Sumut ikut membantu agar posisi Sumut itu dapat diturunkan.

"Tiga bulan lalu ranking dua, sekarang ranking tiga lagi. Saya ini sampai 5 Desember 2023, kalian kasihlah hadiah ke saya. Paling tidak peringkat separuh dari 34 provinsi," jelasnya.