Disparekraf Dan Kasatpol PP Dinilai Tebang Pilih, GMBI Bakal Razia SPA dan Kafe

RN - Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Jakarta Barat Muchtar Muklis menyayangkan sikap Kasatpol PP DKI dan bawahnya serta Dinas Parekraf terkesan tebang pilih dalam melakukan tindakan penertiban tempat hiburan malam di masa pemberlakuan PPKM.

Bagaimana tidak, kafe kecil malah disegel, sementara kafe-kafe besar yang sudah ketahuan melanggar malah dibiarkan tidak ada tindakan.

"Kita ketahui bersama, banyak di media online menulis kafe-kafe besar di Mutiara Taman Palem yang melanggar tidak diberikan sanksi tegas. Ada satu kafe kecil, baru melakukan kesalahan dikit langsung petugas Satpol PP dan Sudin Pariwisata rame dan menyegelnya," ucapnya, Kamis(11/2/2021).

Bukan hanya itu saja, tempat SPA di Jakarta Barat yang melanggar pun tidak ditindak. Seolah-olah ada cincai-cincai antara oknum dengan oknum petugas Satpol PP.

"SPA pelanggar yang tidak ditindak seakan akan ada yang melindugi. Tangkap oknum yang melindungi," tandasnya.

Ia juga menyayangkan sikap kekeuh DPRD yang kabarnya mencalonkan Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin sebagai Walikota Jakarta Selatan.

"Mereka wakil rakyat (DPRD-DKI) yang kita pilih. Kenapa masyarakat mengeluhkan soal kinerja, malah para anggota dewan ngotot, menjadikan Kasatpol PP DKI jadi walikota," ucapnya.

Maka dari itu, melihat kinerja petugas Satpol PP Jakarta Barat dan Kasatpol DKI. GMBI berencana akan merazia tempat-tempat hiburan malam maupun SPA yang langgar aturan selama PSBB.

Dan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menstafkan seluruh pucuk pimpinan Pol PP di Jakarta Barat termasuk Kasatpol PP DKI.