Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jokowi-Ma’ruf Ogah Berikan Rakyat Rumah DP Nol Persen

RN/JPNN | Sabtu, 03 November 2018
Jokowi-Ma’ruf Ogah Berikan Rakyat Rumah DP Nol Persen
Rumah DP nol rupiah program Anies-Sandi - Net
-

RADAR NONSTOP - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin ogah memberikan rakyat rumah DP nol rupiah.

Namun, untuk meraih simpati masyarakat, pasangan nomor urut 1 itu menggagas rumah murah. Begitu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di HUT Partai Golkar Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta pada Sabtu, (3/11/2018).

Hartarto mengatakan, kebutuhan rumah murah bagi masyarakat memang masih penjadi perhatian dalam berbagai survei. Sebab para pekerja dengan rumah yang jauh dari lokasi pekerjaan berdampak buruk bagi kualitas hidup.

BERITA TERKAIT :
Survei Zaki Nyungsep, Golkar DKI Mau Tiru Gaya Anies Kalahkan Ahok 
Hermanto Berani Bantah Ketua DPRD DKI, Gak Bahaya Ta?

Selain rumah murah, tim Jokowi juga menilai program sembako murah dan ketersediaan lapangan pekerjaan perlu diperhatikan. “Dalam berbagai survei, kebutuhan utama, yaitu sembako murah, di mana pun daerahnya, apa pun pertanyaannya, yang mereka selalu minta adalah lapangan pekerjaan, tentunya ketersediaan rumah yang terjangkau,” katanya.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi ngeles, bahwa program perbaikan rumah tidak layak lebih penting dan sangat dibutuhkan dibandingkan program rumah DP nol persen untuk masyarakat Jawa Barat.

“Di Jawa Barat ini kalau segmented isu rumah DP nol persen, kan, isu perkotaan pada kalangan industri. Itu penting digulirkan tapi ada yang lebih penting lagi kalau segmented pedesaan,” ujarnya.

Di perdesaan, katanya, rumah kumuh masih mudah ditemui dan itu harus menjadi perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang.

“Tidak boleh ada rumah kumuh, semuanya harus memiliki standar rumah yang sehat, dan itu biayanya tidak mahal kalau pemerintah pusat bersama membangun,” katanya.

Program perbaikan rumah bagi masyarakat perdesaan itu, kata Dedi, jelas berbeda dengan program rumah murah, berapa pun uang panjar untuk pembelian atau kreditnya. 

Sebab istilah DP sekian persen hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap atau pekerja di perkotaan.

 

#Rumah   #DP   #Persen   #Golkar   #Jawabarat