Menteri PKP Jangan Banyak Konsep & Retorika, Ara Harus Segera Tancap Gas Rumah Subsidi Dong
RN - Presiden Prabowo Subianto kabarnya geregetan. Sebab hingga kini program rumah subsidi belum jelas.
Alhasil, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dipanggil ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (15/9/2025).
Pertemuan itu membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
BERITA TERKAIT :Kinerja Dedi Mulyadi Oke, Tapi Pengangguran & Kemiskinan Di Jabar Masih Parah
Bisik-bisik di kabinet, Ara terlalu banyak konsep dan retorika. Alhasil, program rumah subsidi mandek dan tidak bergerak cepat.
"Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit," ujar Maruarar kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Dia menekankan, peningkatan kuota itu telah diiringi dengan progres realisasi yang positif di lapangan.
"Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047," ucap Ara sapaan akrab mantan politisi PDIP yang kini bergabung di Gerindra.
Dia juga menjelaskan terobosan baru pemerintah, berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Ara menyebut, program senilai Rp 130 triliun tersebut menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
"Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi lima persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi lima persen, jadi bayarnya cuma enam persen," ujar mantan politisi PDIP ini.
Selain mendukung sektor suplai, kata dia, KUR perumahan juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian.
Menurut Ara kebijakan itu akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.
"Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya enam persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sori plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya enam persen," ucap Ara.
Selain itu, Ara menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Dia menilai, terobosan tersebut lahir berkat dukungan berbagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan KUR melalui perbankan.
