Minyak Impor Sebabkan Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

RADAR NONSTOP - Kebutuhan minyak dan gas di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun demikian kebutuhan yang meningkat tidak seimbang dengan hasil produksi dalam negeri khususnya minyak.

Akibat kebutuhan minyak itulah yang menyebabkan pemerintah terpaksa harus mengadakan minyak dari luar negeri. Dampak pengadaan dari luar, menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi.

“Ada caranya, yakni dengan mencari sumber minyak baru. Di Indonesia ditemukan ladang baru, yakni di Banten. Kalau itu bisa segera dieksplorasi, kemungkinan Indonesia menambah cadangan minyaknya akan terwujud,” jelas  Akhmad Yuslizar Ketua Pospera Banten saat seminar migas nasional dengan tema “Dampak Percepatan Perizinan Hulu Migas Bagi Peningkatan Investasi Migas” di saung Serpong BSD, Tangsel, Jumat (2/11/2018).

BERITA TERKAIT :
Bersama Pospera Kab. Bekasi Waras Siap Perjuangkan Aspirasi Warga dan Memenangkan Ganjar Pranowo

---

“Terima Kasih Atas Do’a Serta Dukungan Buat Adian Napitupulu”

---

Namun sayangnya, beber Akhmad, pengadaan sumber ladang minyak baru di Indonesia, seringkali terganjal masalah perizinan. Pemerintah harus bisa memangkas proses perizinan eksplorasi migas.

Dengan harapan membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. Dikatakan, lihaknya bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai. Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas.

“Kondisi migas kita kritis, hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perijinan yang membaik maka akan berdampak bagi temuan migas baru,” ucapnya.

Sementara itu, Sopiyan,  Presnas 98 Banten sebagai salah satu nara sumber seminar mengatakan, otonomi daerah ternyata juga berdampak pada munculnya peraturan perundangan yang bertentangan dengan Pemerintah Pusat.

“Mereka membuat produk perundangan baru yang menambah izin-izin baru menjadi sangat panjang. Alhasil meja-meja makin banyak dan pungli pun bertebaran,” tandasnya.

Sementara itu, Mashuri, pengamat Forum Kajian Energi menambahkan, keputusan pemerintah Jokowi untuk memangkas perizinan adalah kebijakan yang luar biasa. Karena itu, kata dia marilah untuk efesiensi dan efektif dalam menggunakan migas. Masyarakat juga harus sadar dan jangan sampai gagal paham tentang kondisi migas terkini.

“Kita bukan lagi penghasil migas. Kita sudah impor dan cadangan kita hanya 3.3 miliar barel dan akan habis dalam 10 tahun mendatang,” pungkasnya