RADAR NONSTOP - Kebutuhan minyak dan gas di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ironisnya, kebutuhban yang meningkat tidak seimbang dengan hasil produksi dalam negeri khususnya minyak.
Akibat kebutuhan minyak itulah yang menyebabkan pemerintah terpaksa harus mengadakan minyak dari luar negeri.
Bambang Dwi Djanuarto, Lead External SKK Migas mengatakan Indonesia sudah menghadapi kritis migas. Pemerintah sendiri sudah mendorong keras ketahanan energi migas.
BERITA TERKAIT :78 Ribu Hektare Tambak Udang Dari Banten Hingga Jatim Mangkrak, Butuh Duit Rp 13 Triliun
Janji Jokowi Kalau Pilkada Serentak 2024 Bulan November, Semoga Anda Percaya?
“Presiden Jokowi sudah mengambil blok blok migas yang dikuasai asing untuk diserahkan ke BUMN," ucap Dwi dalam seminar yang digelar Front Pemuda Marhaen di Jakarta, kemarin.
Selain itu, negara juga mengurangi ekspor migas. Jokowi kata Dwi memaksa agar BUMN lokal mau membeli minyak lokal meskipun lebih untung kalau dijual ke luar.
Dwi menegaskan pemerintah sudah memangkas puluhan aturan perundangan. “Peraturan yg tak berpihak pada investasi migas harus dipangkas," tegas Bambang.
Dia mengatakan perusahaan migas harus mengeluarkan investasi yang luar biasa. Perusahaan migas butuh kepastian hukum.
Sementara itu, Akhmad Yuslizar, aktivis 98 mengatakan ladang minyak baru di Indonesia, seringkali terganjal masalah perizinan. "Pemerintah harus bisa memangkas proses perizinan eksplorasi migas.
Dengan harapan membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai.
Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas. “Kondisi migas kita kritis, hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perijinan yang membaik maka akan berdampak bagi temuan migas baru,” ucapnya.
Sementara itu, Jefri Silalahi, Wasekjen Pospera sebagai salah satu nara sumber seminar mengatakan, harus didorong revisi UU Migas . Kalau perlu SKK migas didorong badan usaha khusus yang profit.
“Stop membuat produk perundangan baru yang menambah izin-izin baru menjadi sangat panjang. Alhasil meja-meja makin banyak dan pungli pun bertebaran,” tandasnya.
Tambahnya lagi, memangkas perizinan adalah kebijakan yang luar biasa. Karena itu, kata dia marilah untuk efesiensi dan efektif
