Calon Tunggal Kapolri
PP. Persis: Itu Hak Presiden, Kami Minta Sigit Profesional & Konsisten Tegakkan Hukum
RN - Pencalonan tunggal Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) mendapat perhatian dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia. Salah satunya, perhatian tersebut datang dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP. Persis).
Wakil ketua umum PP. Persis, Jeje Zaenudin mengatakan rekomendasi Presiden RI Joko Widodo untuk Sigit menjadi calon tunggal Kapolri merupakan hak prerogatif Jokowi. Jeje meyakini pencalonan tersebut didasari oleh integritas dan prestasi Sigit selama menjadi anggota Polri.
"Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemilihan kapolri dalam konstitusi merupakan hak preogatif Presiden, tentu saja kita hormati keputusan Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk penunjukkan itu," Kata Jeje melalui WhatsApp kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/1/2021).
BERITA TERKAIT :Calon Wakil Bupati Tangerang Jadi Ledekan Mendagri, Irvansyah Gak Paham Inflasi Mau Jadi Kepala Daerah
Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY
"Saya kira proses seleksi penjaringan menjadi orang nomor satu di TNI dan Polri tentu sangat ketat dan terukur. Kalau tidak berintegritas tinggi dan berprestasi istimewa, tidak mungkin terjaring menjadi calon orang nomor satu di institusi polri," lanjutnya.
Namun demikian, Jeje berharap nantinya Kapolri baru dapat memastikan institusi yang ia pimpin bekerja secara profesional, adil, transparan dan tidak diskriminatif. Jeje menyampaikan, pihaknya berharap Kapolri baru dapat menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang membela kepentingan negara. Ia pun meminta Kapolri agar tidak memihak kepentingan penguasa.
"Kami sangat sangat berharap agar Polri benar benar semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat secara adil dan transparan tanpa ada diskriminatif. Demikian juga dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum benar benar menjadi aparat negara, bukan aparat penguasa," ungkapnya.
Terakhir, Jeje menegaskan Kapolri baru memiliki kewajiban untuk mengembalikan citra kepolisian agar institusi Polri kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.
"Kapolri harus sanggup mengembalikan citra baik kepolisian sehingga membangun kembali kepercayaan masyarakat secara penuh," pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini DPR RI dikabarkan tengah mempersiapkan agenda fit and proper test bagi calon tunggal Kapolri. Rencananya, penetapan Kapolri baru akan digelar pada pebruari mendatang.
