Akhir Tahun 2020, Ini Catatan PDIP Untuk Anies Baswedan

RADAR NONSTOP - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai bahwa di tahun 2020, Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan Kinerja. Terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung kepada kebutuhan rakyat banyak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mempertanyakan janji Anies atas penyediaan Perumahan Rakyat yang pernah diucapkan waktu Anies dan Sandi kampanye pada Pilgub DKI lalu dan dituangkan dalam RPJMD ditengah Anies menjabat. Namun hingga kini, sebut Gembong, janji itu belum terealisasi secara maksimal.

"Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD, Gubernur Anies Baswedan mentargetkan penyediaan Perumahan Rakyat sebanyak 232.214 Unit. Namun hingga tahun 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 Unit. Apakah ini bukti Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ingkar Janji?," Ujar Gembong dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020) sore. 

Dalam keterangan tersebut Gembong mengatakan Anies tidak fokus dalam mewujudkan janji kampanye. Ia menyontohkan soal program Oke Oce yang digagas bersama Sandiaga Uno hingga kini belum menunjukan hasil secara signifikan.

"Gubernur Anies Baswedan tidak Fokus mewujudkan janji Kampanye. Padahal UMKM adalah Backbone pemulihan ekonomi Jakarta. Tahun 2020 baru 8.348 Jumlah ijin OKE OCE yg mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil padahal Janjinya Akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk Rakyat," tuturnya.

Selain itu, anak buah Megawati ini pun mengatakan bahwa angka kemiskinan di Ibu kota mengalami kenaikan. Ia menuturkan, Anies tidak punya program yang jelas guna menanggulangi kemisikinan tersebut, bahkan cenderung hanya fokus kepada program beautifikasi saja.

"Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata. Tercatat Jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret sebesar 4.53% dari semula 3.42%," sebutnya.

Kemudian soal Jaklingko, Gembong mengungkapkan bahwa nilai NPS Jaklingko berada pada minus 3.07%. Ia melihat, angka minus tersebut adalah bukti bahwa banyak warga saat ini belum mau merekomendasikan Jaklingko. Padahal menurut Gembong, dari hasil survey Salah satu media publik yang ia terima mengenai Jaklingko adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42.5%. 

"Nilai NPS Jaklingko -3.07% (Negatif). Tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai Negatif, yang berarti saat ini masih banyak yg belum bersedia merekomendasikan dibanding yang merekomendasikannya," ucapnya.

"Padahal menurut survey, media utama publik mendapatkan informasi mengenai JAKLINGKO adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42.5%," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gembong juga mengecam tindakan salah satu guru yang disebutnya intoleran. Hal itu disesalkan Gembong lantaran pendidikan yang menurutnya menjadi media guna mencerdaskan bangsa, kini dijadikan ajang melakukan praktek diskriminasi dan politik bermuatan SARA.

"Mengecam keras tindakan Guru intoleran yang ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk di pecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antar anak bangsa di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," katanya.

"Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi media untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan malah menjadi ajang untuk melakukan praktek-praktek diskriminasi dan politik SARA," tutupnya.