Soal Bansos DKI
Poros Rawamangun Perkuat Bukti Penyelewengan, Golkar Minta Anies Bersuara
RADAR NONSTOP - Persoalan dugaan penyelewengan bantuan sosial covid-19 yang saat ini menjalar ke Pemprov DKI membuat sejumlah pihak merasa perlu untuk menyikapinya lebih lanjut.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar mengatakan sebaiknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menjelaskan persoalan yang tengah gaduh di wilayah nya itu.
"Tujuannya ada tidak ada fitnah. Pak Gubernur Anies harus menjelaskan masalah ini," ucap Taufik di Jakarta, Minggu (13/12/2020) malam.
BERITA TERKAIT :RK Kalah Survei Lagi Dari Pram, Dharma Kun Masuk Kotak
RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya
Taufik menuturkan, saat dirinya melakukan reses di wilayah daerah pemilihannya di RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, beberapa hari lalu, dia menemukan isi paket bansos DKI kurang layak.
"Kami cek langsung isi dus bansos DKI yang diterima masyarakat di RW 04 Kelurahan Tengah dari 8-9 item itu nilainya tidak lebih dari Rp 200.000. Jadi ada dugaan korupsi," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, ketua Aktivis Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto mengatakan bahwa setelah pihaknya melakukan investigasi, ia menemukan persoalan serupa dengan temuan Taufik Azhar.
"Bansos DKI Jakarta ternyata banyak masalah. Terkait Isi natura bantuan yang satu dengan yang lain tidak sama dan kualitas rendah baik harga dan kualitas," ujar Rudy.
Rudy menyebut, pihaknya melakukan investigasi di sejumlah lokasi penyaluran Bansos di lima wilayah kota yang sudah diterima warga. Diketahui, paket bansos yang disalurkan Pemrov DKI bergulir sejak Maret hingga Desember 2020.
"Jadi, dugaan korupsi bansos DKI yang lakukan oknum pegawai SKPD dan BUMD DKI lebih jahat dari korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara yang Minggu lalu di tangkap KPK," ungkapnya.
Besaran pagu anggaran bansos yang pernah dirilis oleh Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 275 .0000. Namun, menurut Rudy, hal itu tidak sesuai dengan yang ditemukan komunitas aktivis Poros Rawamangun.
"Ditemukan harga pasar bila kita beli eceran maka satu dus Bantuan Bansos DKI sejumlah antara 195 sampai Rp 200 ribu. Padahal menurut laporan besaranya sebesar Rp 275 ribu yang dirilis oleh Pemda itu sendiri yang salurkan kepada kurang lebih 2.4 juta penduduk Jakarta penerima bantuan. Sama jahatnya dengan menteri Sosial yang minggu lalu ditangkap KPK," jelasnya.
Jika dihitung, sudah sebelas kali program Bansos Covid-19 itu disalurkan kepada warga. Apabila diasumsikan ada selisih Rp50 ribu saja per kardus paket, kata Rudy, maka bisa berada diangka Rp 100 milyar per Ieven dan dikali 11 even distribusi sembako. Hal ini dianggap Rudy sebagai nilai yang cukup fantastis.
"Bantuan tersebut tidak mengindahkan asas kepatutan, murah Dldan tidak berkualitas. Padahal agama mengajarkan barilah vantuan atau bersedekahlah dengan barang atau hartamu yang layak dan yang bagus, paling tidak bersedekahlah dengan apa yang kamu makan," katanya.
