OTT Dua Menteri Oleh KPK, Pengamat Kang Tamil: Dimana Tim Saber Pungli?

RADAR NONSTOP- Dalam kurun waktu seminggu KPK telah menangkap 2 menteri di kabinet Jokowi. Terakhir Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara karena diduga melakukan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, setelah sebelumnya penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo karena dugaan korupsi ekspor lobster.

Menyikapi hal ini Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan yang akrab disapa Kang Tamil justru memberikan respon berbeda terkait kinerja lembaga antirasuah KPK tersebut. Menurutnya perlu didalami apakah tindakan kedua menteri tersebut termasuk merugikan anggaran negara, sebab menurut hemat pengamat ini jika terkait suap dan pungli maka itu menjadi tupoksi tim saber pungli dibawah Menkopolhukam.

"Hemat saya kejahatan yang dilakukan kedua menteri tersebut adalah suap dan pencatutan, yang seharusnya menjadi ranah Tim Saber Pungli. Nah, jika KPK yang bertindak, maka menjadi pertanyaan, Dimana Tim Saber Pungli ini?" ungkap Kang Tamil kepada awak media, Selasa, 8/12/2020.

Kang Tamil mengatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh Menteri KKP dan Menteri Sosial tidak merugikan negara secara langsung sebab tidak ada 'pencurian' terhadap anggaran negara. Namun pengunaan kebijakan yang power full untuk kepentingan pribadi, berpotensi merugikan negara karena ada unsur kewenangan negara dalam diri seorang menteri.

"Unsur kerugian negaranya karena dua menteri ini mengunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya, dan didalamnya ada praktik suap. Maka saya katakan ini lebih kepada praktik pungli," jelas Direktur Riset Lembaga Kajian Politik Nasional ini.

Pengamat ini menjelaskan, bahwa ketika selama ini praktik penyelewengan kekuasaan menjadi santapan KPK, namun setelah dibentuknya Tim Saber Pungli, seharusnya ada pemisahan kewenangan atau dibentuk pola kerjasama, sehingga tidak terbentuk adanya kontestasi diantara sesama lembaga negara.

"Secara tupoksi dua lembaga ini hampir sama, namun jika tidak ada kejelasan wewenang, maka dengan penangkapan yang dilakukan KPK akan muncul opini seolah Tim Saber Pungli tidak bekerja. Jadi terkesan ada kompetisi diantara sesama lembaga negara. Saran saya sebaiknya di gabungkan, atau bubarkan saja Saber Pungli," jelasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil memberi saran pengentasan korupsi di tubuh kementerian dengan membuka posisi menteri untuk jabatan karir dan membentuk dewan pengawas di setiap kementerian dengan melibatkan BPK dan KPK yang tentunya diketuai oleh profesional.

"Tanpa seorang menteri, kementerian tetap jalan kok. Jadi justru para eselon itu yang mengajarkan cara kerja kepada para menteri. Jadi buka saja (posisi menteri) sebagai jabatan karir, lalu bentuk dewan pengawas yang diketuai oleh profesional dan diakomodir unsur BPK dan KPK disana. Jadi saling evaluasi dan mengingatkan, saya yakin tindak korupsi di kementerian akan menurun drastis," tutupnya.