RADAR NONSTOP - Kursi Wagub DKI Jakarta sebaiknya tidak digoreng-goreng menjadi ancaman pilpres. Jika itu terjadi sama saja ada istilah barter demi kekuasaan.
Seperti diberitakan, PKS Jakarta terkesan mengancam akan mematikan mesin politiknya jika kursi Wagub tidak diberikan ke kadernya.
"Inikan tidak elok. Akan jadi aneh jika tidak dapat kekuasaan lalu mengancam," ungkap Jamran, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Utara dalam siaran persnya ke redaksi, Selasa (30/10/2018).
BERITA TERKAIT :BACA JUGA: KAHMI Kepulauan Seribu Dukung M Taufik Jadi Wagub DKI
Kalau memang punya kader berkualitas dan mampuni kata Jamron tidak usah takut voting di DPRD. "Kenapa harus takut. Kirim saja nama. 1 dari Gerindra dan 1 lagi PKS agar adil," tukas aktivis yang dicap sebagai musuh Ahok ini.
Jamran melanjutkan, warga Jakarta harus mendapatkan Wagub yang berkualitas. "Kalau dua nama kan bagus. Masing-masing mengajukan kadernya yang berkualitas, gak usah takut berkompetisi lah," terangnya.
Saat ditanya soal figur calon, Jamron menyebut nama M Taufik dari Gerindra. Kata dia, Taufik sudah paham persoalan Jakarta.
"M Taufik paham soal Jakarta. Dia juga dekat dengan kalangan aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua parpol. Artinya jika Taufik yang jadi dia tidak lagi belajar dan bisa langsung jalan," ungkap aktivis Jakarta Utara ini.
BACA JUGA: Intenal PKS Belum Satu Kata Soal Calon Pengganti Sandiaga Uno
Kiprah M Taufik di Jakarta sudah berjalan lama. "Dia konsen soal banjir, kemiskinan, UKM, kemacetan hingga ekonomi kerakyatan," ucap Jamran.
Jamran tidak ada memuji atau mendukung M Taufik. "Anda boleh cek siapa M Taufik. Sejak masih kuliah dia sudah konsen pembenahan ibukota," terangnya.
Jamran melanjutkan, semua kemampuan dan pengetahuan M Taufik soal Jakarta sudah selayaknya dia didukung sebagai Wagub.
"Ingat, Jakarta biaknya buat coba-coba. Warga bisa marah pada PKS kalau mereka terkesan melakukan barter antara mendukung pilpres dan Wagub," tambahnya.
Seperti diberitakan, Prabowo Subianto telah menyerahkan kursi Wagub ke M Taufik. Prabowo enggan mencampuri urusan DPD. "Kalau di partai saya begitu. Urusan Wagub ya DPD, nanti Pak Taufik yang jelaskan," terang capres nomor urut dua ini.