Adian Napitupulu Kenapa ‘Hajar’ Erick Terus? Kayaknya Tendensius Banget...
RADAR NONSTOP - Entah ada persoalan apa antara Adian Napitupulu (anggota DPR RI) sekaligus Sekjen PENA’98 dengan menteri BUMN, Erick Thohir, mungkin hanya segelintir orang mengerti.
Namun yang jelas, dan seringkali terungkap ke publik adalah fakta bahwa Adian Napitupulu seringkali ‘menghajar’ Erick Thohir melalui pernyataan - pernyataannya yang dilansir media dan medsos (media sosial).
Untuk kesekian kalinya, Adian kembali ‘hajar’ Menteri BUMN, Erick Thohir. Kali ini dengan mengembangkan pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dengan memberikan narasi yang dia (Adian) inginkan, padahal belum tentu pernyataan Hasto tersebut mengarah khusus kepada Erick Thohir.
BERITA TERKAIT :Bos Garuda Indonesia Mau Didepak Seperti Pertamina, Irfan Setiaputra Sudah Dapat Bocoran?
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
Dikutip dari jpnn. com, berikut narasi Adian Napitupulu ‘hajar’ Erick Thohir berdasarkan pernyataan Hasto Kristiyanto terkait soliditas kabinet berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi maju di Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Adian, Sekjen PDI Perjuangan punya banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi, baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non-struktural.
"Saya kira peringatan Sekjen PDI Perjuangan tidak bisa dianggap angin lalu. Karena tentu Sekjen PDI Perjuangan telah melakukan verifikasi berlapis terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah," ujar Adian dalam keterangannya, Jumat (30/10/2020).
Menurut salah satu pentolan aktivis'98 ini, peringatan serupa pernah disampaikan Hasto jauh hari sebelumnya. Yaitu menjelang pelantikan kabinet 2019 lalu.
Adian menilai, sebagai partai politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan kedua tidak disikapi dengan serius maka tidak tertutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional, dalam beragam bentuknya.
"Mungkin apa yang dialami oleh menteri sebelumnya bisa dipetik menjadi pelajaran. Peringatan ini tentunya berangkat dari upaya Sekjen PDI Perjuangan untuk menjaga Presiden dari potensi potensi negatif yang merugikan akibat ambisi menteri tersebut," ucap Adian.
Politikus PDIP ini mencontohkan potensi negatif yang dimaksud seperti menyebarkan program-program yang tidak lebih dari gimmick, tanpa dampak positif yang bisa dirasakan rakyat.
Apalagi dalam situasi pandemi virus Corona (COVID-19) saat ini.
"Siapa menteri yang dimaksud Sekjen PDI Perjuangan? Menurut saya barangkali menteri tersebut boleh jadi mengarah pada Erick Thohir," katanya.
Menurut Adian, tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di internet.
Misalnya, terbentuk relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024.
Kemudian, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024, termasuk juga promosi Erick Thohir di media sosial, juga di konten YouTube.
"Sebagai contoh terdekat, dalam satu bulan terakhir ini ribuan spanduk puja puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu jangan-jangan secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker presiden," tuturnya.
Adian mengatakan, spanduk-spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi Omnibus Law Cipta Kerja yang ditujukan pada DPR dan presiden.
Adian menilai, spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang, saat Erick Thohir masih menjabat sebagai menteri.
Terlebih lagi spanduk itu tersebar di saat pandemi dan bersamaan dengan maraknya demonstrasi.
Adian menilai, promosi diri di saat seluruh elemen bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi, merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir.
Menurut Adian, dalam situasi sekarang ini, sebaiknya menteri fokus pada bidang kerja masing-masing dan bergotong royong menjaga presiden.
"Ambisi menteri menuju 2024 sebaiknya diredam dulu agar kabinet tetap solid, tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini," ucapnya.
Adian mengatakan, daripada Erick menebar gimmick dan spanduk, lebih baik serius membenahi BUMN.
Sehingga tidak mengganti direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN.
Menurut Adian, gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin Corona di bulan November, tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan.
Adian juga mengatakan, menteri seharusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat.
Namun, Erick malah mengeluarkan pernyataan yang berubah-ubah tentang harga Vaksin Sinovac dan target vaksinasi.
Hal ini dinilai membingungkan rakyat dan membuat gaduh. Di mana kegaduhan itu bisa berdampak negatif juga kepada presiden.
Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.
Adian kemudian meminta, kementerian BUMN untuk segera berbenah agar lebih baik dibandingkan saat dipimpin menteri-menteri sebelumnya.
Bukan malah mengambil kebijakan yang mundur.
Adian pun membeberkan data, rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang. Di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang. Namun di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir tiga kali lipat.
"Rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas pemerintahan yang baik. Justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan," katanya.
Adian juga mengatakan, di saat jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, di saat yang sama justru ada segelintir orang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan.
"Ini merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat.
Momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya, saya kira menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menteri," kata Adian.
Evaluasi yang dimaksud, dilakukan secara tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu.
Adian menilai hal tersebut akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya.
Menurut Adian, presiden juga perlu memeriksa siapa menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan, siapa menteri yang diam diam diduga menyiapkan "tim sukses" 2024 melalui penempatan ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya negara.
"Kemudian, mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya, semua itu jika dibiarkan kelak akan menjadi beban memberatkan dan merusak citra presiden," ucapnya.
Di akhir pandangannya Adian menegaskan, dalam sejarah politik berbagai bangsa, Indonesia bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana.
