RADAR NONSTOP - Partai Gerindra ternyata tetap kokoh. Walau berada di pemerintahan, tapi suara partai besutan Prabowo itu trennya malah naik.
Sementara parpol oposisi yakni PKS dan Demokrat naik tapi tipis. Dari hasil survei, lembaga Survei Indikator Politik kalau Gerindra mencatat kenaikan elektabilitas paling tinggi.
Indikator sudah melakukan survei terhadap pilihan capres ini beberapa kali, terbaru ini dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak.
BERITA TERKAIT :TGB Zainul Majdi Mundur Dari Perindo, Mau Pindah Ke Parpol Mana Lagi?
Ide Ngaco DPR, Pilkades Wajib Dapat Dukungan Partai
Metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.
"Partai Gerindra naik kencang, PDIP stagnan, Demokrat dan PKS juga naik, paling tinggi Gerindra," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam hasil survei terbaru bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi', Sabtu (25/10/2020).
Burhanuddin menduga naiknya elektabilitas Partai Gerindra karena kemampuannya memainkan dua kartu. Dia menjelaskan Gerindra yang saat ini berada di pemerintahan, tapi di sisi lain partai ini juga menjaga beberapa tokoh yang tetap mengkritik pemerintah sehingga memberikan keseimbangan pemilih.
"Saya menduga Gerindra naik karena mampu menaikkan dua kartu, satu bagian dari pemerintah mendapatkan intensif tapi di sisi lain masih menjaga figur kritis yang merawat Gerindra lama, misalnya seperti Fadli Zon, Andre Rosiade masih kencang kalau pemerintah nggak ada bedanya," ungkapnya.
Meski begitu, elektabilitas tertinggi saat ini masih diduduki oleh PDIP sebesar 25,2 persen disusul Gerindra 21,1 persen dan Golkar 6,7 persen. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Juli 2020, ada beberapa partai politik yang mengalami kenaikan dan penurunan.
PKB: 5,0% turun menjadi 4,1%.
Gerindra: 17,7% naik menjadi 21,1%
PDIP: 26,3% turun menjadi 25,2%
Golkar: 8,3% turun menjadi 6,7%
NasDem 4,5% turun menjadi 3,1%
PKS: 4,4% naik menjadi 5,9%
PPP: 1,7% turun menjadi 0,6%
PAN: 2% turun menjadi 1,1%
Demokrat: 5,7% naik menjadi 5,9%
PSI: 0,1% naik menjadi 0,3%
Perindo: 0,3% naik menjadi 1%
Garuda: 0,0% naik menjadi 0,1%
Berkarya: 0,1% naik menjadi 0,8%
Hanura: 0,5% turun menjadi 0,4%
Diketahui, Fadli Zon memang kerap mengkritik pemerintah jika kebijakan tidak pro rakyat. Bahkan, ucapan anggota Komisi I DPR itu kalau UU Cipta Kerja (Ciptaker) banyak kelemahan.
Fadli juga mengungkap adanya dugaan kesalahan prosedural dalam pembahasan UU. Dia menilai banyak kelemahan, karena pengesahan dilakukan terburu-buru. Menurut Fadli perlu pengkajian lebih lanjut naskah final UU Ciptaker yang mana yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020.
