Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Sejak Corona, SBY Ngaku Sudah Pensiun Politik

NS/RN/NET | Selasa, 13 Oktober 2020
Sejak Corona, SBY Ngaku Sudah Pensiun Politik
-

RADAR NONSTOP - SBY mengaku kalau dirinya sudah pensiun dari aktivitas politik. Presiden ke-6 ini menyatakan, sudah 9 bulan ini dia tidak lagi ikut campur urusan Partai Demokrat. 

Dalam akun YouTube resminya, Senin (12/10/2020), SBY berbicara panjang lebar soal tuduhan menggerakkan demo omnibus law dan sikap Demokrat terhadap UU Cipta Kerja.

Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. SBY ditanya apakah tuduhan menggerakkan massa ini berkaitan dengan sikap PD yang menolak UU Cipta Kerja pada paripurna 5 Oktober lalu.

BERITA TERKAIT :
Sowan Ke SBY, Prabowo Gak Bicara Kursi Menteri Di Cikeas? 
Omnibus Law Direvisi, Janji Tom Lembong Jika AMIN Menang Bukan Sory Ye, Sory Ye

"Mungkin juga ada kaitannya, tapi gini loh. Saya itu sekarang sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-sehari, juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-sehari. Saya sudah pensiun dari situ, sebagai sesepuh saya sudah," sebut SBY.

SBY menyebut Partai Demokrat tidak setuju UU Cipta Kerja langsung diputuskan pada paripurna 5 Oktober lalu. SBY bicara dua alasannya.

"Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang design, konsep dasar dan intention dari pemerintah, negara, ini apa sebenarnya. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi," jelas SBY.

SBY menyebut Demokrat ingin masalah-masalah di RUU Cipta Kerja saat itu dituntaskan terlebih dahulu. Menurutnya, perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja.

"Yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh," sebut SBY.

"Partai Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak, ini usulan Partai Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakanlah, masih ada waktu entah sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai betul-betul bulat. Kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR itu bisa berkonsultasi, pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Itu menurut saya, wong sudah setuju kok.... Justru yang belum setuju itulah diajak bicara. Ada titik temunya," sebut SBY.

SBY tak setuju jika Demokrat dianggap melawan negara karena tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Demokrat, kata SBY, hanya bisa bersuara di parlemen.

"Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, 'Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah'," kata SBY.

SBY menegaskan Demokrat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, termasuk melalui produk legislasi. Yang Demokrat kurang setuju, kata SBY, jika hanya satu pihak yang diuntungkan lewat undang-undang.

"Kalau ada yang berpendapat Demokrat tidak setuju untuk menggalakkan ekonomi investasi ya salah besar karena kami juga begitu dulu. Tetapi ya sudahlah yang penting kami punya posisi yang jelas dan kami pertanggungjawabkan semuanya itu. Meskipun sekali lagi saya tidak ikut secara teknis dan setiap hari di sana tapi saya yakini Demokrat punya niat dan tujuan yang baik," jelas SBY.

Setelah dituduh menunggangi demo toak UU Cipta Karya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara. Dia membantah sebagai dalang demo ricuh diberbagai daerah.  

Pernyataan ini disampaikan SBY dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10/2020). Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus law yang berakhir ricuh.

"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," kata SBY.

SBY menceritakan pengalamannya di militer dan pemerintahan. SBY menyebut fitnah yang dialaminya seharusnya tidak terjadi.

"Begini. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu ndak baik, ndak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," kata SBY.

SBY menyebut dia tidak akan pernah menggerakkan massa andai memang punya kemampuan seperti itu. SBY menyebut dirinya sebagai korban.

"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," kata SBY.

"Dan begini. Saya menjadi korban dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seeprti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina dan apalagi memfitnah itu kan mempermainkan kebenaran," jelas SBY.

SBY menegaskan umat beriman tidak sepatutnya bermain fitnah. Fitnah, kata SBY, sama saja mempermainkan Tuhan.

"Jadi saya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas lagi-lagi saya harus bersabar. Dulu waktu almarhumah Ibu Ani masih ada saya juga sering mengalami seperti ini tetapi nampaknya Allah masih meminta saya terus bersabar," ucap SBY.