Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Amburadul, DPRD Minta Anies Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Bansos

RN/CR | Selasa, 06 Oktober 2020
Amburadul, DPRD Minta Anies Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Bansos
Paket Bansos DKI -Net
-

RADAR NONSTOP - Dinilai amburadul dan banyak menerjang aturan. DPRD DKI Jakarta desak Anies Baswedan evaluasi pekerjaan pengadaan Bansos DKI Jakarta.

Sebab, jika terus didiamkan, maka tidak tertutup kemungkinan pekerjaan pengadaan bansos DKI Jakarta akan berujung di ranah hukum.

“Banyak kejanggalan dan ketidaktransparan Perumda Pasar Jaya dalam pekerjaan pengadaan Bansos DKI. Sebaikny pak Anies segera lakukan evaluasi,” desak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik saat berbincang di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

BERITA TERKAIT :
Pasar Rawa Bening Terancam Tamat, Maniak Batu: Harganya Mahal
Gaya DPRD DKI Minta Jatah Bansos: Bos Pasukan Mau Dikasih Makan Apa

Salah satu kejanggalan yang paling mencolok adalah pekerjaan packing Bansos. Mulai dari rekrutmen pihak yang melakukan packing, pengupahan hingga anggaran packing.

Selain itu, data penerima Bansos juga menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

“Hari Rabu (7/10/2020) kita akan panggil Syarif Hidayatullah dan Dinas Sosial,” tegas M Taufik.

Terkait kabar dari salah satu anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa saat pemaparan, Dirut Perumda Pasar Jaya mengatakan bahwa pembiayaan untuk upah pekerja packing bansos bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) Perumda Pasar Jaya.

“Bohong, upah untuk pekerja packing itu ada dalam komponen pengadaan Bansos. Tidak benar kalau upah mereka dari CSR Pasar Jaya,” tegas M Taufik.

Ditanya lebih lanjut, jika upah untuk pekerjaan packing bukan dana CSR Pasar Jaya, mestinya Pasar Jaya harus memiliki kualifikasi atau mekanisme tertentu dalam merekrut pihak - pihak yang mendapat pekerjaan tersebut?

“Iya dong, bukan asal main tunjuk dan berikan surat perintah begitu saja. Tidak bisa begitu saja memberikan SPK. Kualifikasinya harus ada,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Syarif Hidayatullah (politisi Partai Perindo dan Ketua GPMI DKI Jakarta) yang ramai diberitakan sebagai penerima pekerjaan packing Bansos DKI Jakarta mengatakan dirinya mendapat proyek packing bukan atas nama perusahaan atau PT apapun.

“Saya mendapat pekerjaan packing ini atas nama relawan. Saya punya anak buah sebanyak 1060 orang dari lima wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.

Syarif juga mengatakan, ramainya pemberitaan terkait dirinya hanyalah dikarenakan orang - orang yang cuma iri dengki saja. 

“Ini kan karena banyak yang ingin masuk. Tapi tidak punya kemampuan dan tidak punya massa. Jadinya ya begitu. Kalau tidak begini saja, kalau punya massa minimal 50 orang bawa sini, nanti saya pekerjakan dan saya yang minta ke Arief (Dirut Pasar Jaya),” ujar Syarif saat dikonfirmasi terkait sengkarut packing Bansos DKI.

Syarif juga mengatakan, terkait isu yang menyebutkan dirinya ‘makmur’ jauh sebelum mendapat proyek packing Bansos DKI. “Kalau saat ini saya punya mobil mewah kenapa emangnya. Dari dulu kan saya udah kaya, punya banyak kost-kostan, bahkan hotel juga saya punya,” katanya.

“Jangan iri lah. Kalau memang punya kemampuan dan massa bawa aja kesini. Nanti saya yang maju dan minta ke Arief. Jangan besar ngomong di media, giliran mau dikasih pekerjaan nggak punya kemampuan dan hanya mau terima beres aja,” tantang Syarif.

Sementara itu, Dirut Pasar Jaya, Arief Nasrudin saat dikonfirmasi terkait hal ini, hingga berita ini dilansir hanya diam seribu bahasa alias tidak memberikan tanggapan apapun.