Bila Masih Punya Nurani
Ongen Minta Pimpinan DPRD DKI Hentikan Kunker Hingga Akhir Tahun
RADAR NONSTOP - Pimpinan DPRD DKI diminta batalkan semua kunjungan kerja (kunker) selama pandewi Covid-19.
Hal tersebut, untuk mencegah penyebaran coronavirus terhadap anggota dewan di Kebon Sirih maupun orang lain, pasca melakukan kunjungan.
Meskipun, jadwal kunker sudah diatur dan ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI, Mohamad Ongen Sangaji, sangat bisa untuk dibatalkan.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
"Makanya, saya minta pimpinan dewan ambil sikap batalkan kunker hingga akhir tahun ini," kata Ongen dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (14/9).
Ongen menilai, penghentian kunker dewan di Kebon Sirih hingga akhir tahun untuk kebaikan bersama agar virus tidak terus menyebar.
Jika memang 106 anggota DPRD DKI tetap ngotot ingin kunker. Menurut dia, itu sama saja tidak memiliki hati nurani. "Warga Jakarta dilarang keluar. Tetapi, dewannya asik kunker menggunakan APBD," ucap dia.
Dia mengungkapkan, sebagai wakil rakyat juga memiliki tanggungjawab terhadap warga ibu kota, sehingga jangan hanya masalah ini ditimpkan ke Gubernur DKI, Anies Baswedan sendiri. Apalagi, Jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Hentikan kunker lah, saya rasa pimpinan DPRD DKI miliki nurani agar batalkan sementara kunker sampai akhir 2020," pintanya.
Ongen mengingatkan hingga 13 September 2020, total pasien positif Covid-19 di Jakarta secara keseluruhan sebanyak 53.761 orang. Dari angka itu, 12.174 pasien positif masih dirawat atau isolasi, 1.404 meninggal, dan 40.183 orang dinyatakan sembuh.
"Lebih baik, uang kunker direalokasi untuk penanganan Covid-19 di Jakarta. Daripada untuk kunker hanya bebani keuangan Pemprov DKI. Dan mubazir juga," tegas dia.
Kemudian, penambahan kasus positif Covid-19 baru di Jakarta tembus lebih dari seribu belakangan ini. Rinciannya antara lain 1.245 kasus (6 September), 1.105 kasus (7 September), 1.015 kasus (8 September), 1.026 kasus (9 September), 1.450 kasus (10 September), dan 1.034 kasus (11 September).
"Sebagai anggota DPRD DKI, harusnya peka dengan kondisi ini," ucap dia.
Seperti diketahui, anggaran kunker DPRD DKI dalam APBD DKI 2020, untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai mencapai 82,9 miliar.
